REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Djakarta Lloyd (Persero) yakin tahun ini adalah waktu kebangkitan perusahaan. Setelah dua kali terancam pailit, satu-satunya perusahaan kargo milik pemerintah ini akan melakukan lebih banyak sinergi dengan BUMN.
Sinergi yang berupa kontrak pengangkutan dibutuhkan karena Djakarta Lloyd yakin pasar terbesar bisnis pengangkutan laut atau kargo di Indonesia adalah produk atau barang milik Pemerintah dan BUMN. Direktur Utama Djakarta Lloyd, Arham S Torik mengatakan tahun ini mereka akan fokus pada kerja sama antarsesama BUMN. Hal ini menurut dia sesuai dengan road map pengembangan DL dalam lima tahun ke depan.
Ia mengatakan pasar angkut milik BUMN sangat banyak, mulai dari BBM dan gas, timah, semen, pupuk hingga produk sembako. Untuk saat ini, perusahaan telah mengantongi kerja sama dengan PLN dan PT Antam. Bersama PLN, Djakarta Lloyd memiliki kontrak mengantar batubara sebanyak satu juta metrik ke delapan rute di Sumatra. Sementara dengan PT Antam mengantar nikel dan ore.
''Saya justru berharap seluruh kebutuhan pengangkutan BUMN di Indonesia ada di tangan Djakarta Lloyd,'' tutur dia kepada ROL, Selasa (24/6).
Pihaknya pun secara bertahap mendekati beberapa BUMN. Malah akan menggelar Forum Group Discussion (FGD) sambil mengundang beberapa direksi perusahaan berplat merah.Meski begitu ia yakin Djakarta Lloyd saat ini mampu mengangkut seluruh kebutuhan impor TNI dan juga proyek off shore Pertamina yang semuanya dipegang asing. ''Soal harga kami siap diadu,'' ucap dia.
Setelah bekerja sama dengan BUMN, Djakarta Lloyd juga mengincar pasar perusahaan swasta. Sementara untuk pasar kontainer, Djakarta Lloyd akan menahan diri dalam lima tahun terakhir. Hal itu karena kontainer memiliki biaya yang sangat besar.
Apalagi perusahaan saat ini sedang berupaya berjalan setahap demi setahap. Karena fokus dari perusahaan yang sempat mati suri ini tumbuh bersama bisnis. Artinya perusahaan akan memperbanyak divisi jika bisnis semakin besar.
Ia juga menambahkan, terkait bisnis perusahaan, Djakarta Lloyd saat ini sudah sangat sehat. Terakhir akumulai utang selama bertahun-tahun perusahaan senilai Rp 1,3 triliun dan utang pajak Rp 150 miliar.
Namun dua kreditur yang sempat ingin melakukan PKPU terhadap perusahaan telah menerima proposal perdamaian.Bahkan telah memotong utang Djakarta Lloyd sebesar Rp 400 miliar. Sementara berdasarkan keputusan Kementerian BUMN, utang dikonversi menjadi saham namun kreditur sebagai pemilik saham tak memiliki suara. Meski begitu, pemerintah saat ini hanya memiliki saham 30 persen. Untungnya, tutur dia, proses pembayaran utang baru dimulai lima tahun mendatang yang prosesnya berlangsung selama delapan belas tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika