REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai reformasi struktural dalam negeri perlu dipercepat. Tujuannya agar defisit transaksi berjalan dapat terus dikurangi sehingga arus likuiditas dari luar negeri dapat masuk ke Tanah Air.
"Jika defisit transaksi berjalan terkendali, likuiditas global akan masuk. Jadi konteksnya, kita harus melakukan reformasi struktural," kata Perry saat ditemui di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Jumat (6/6).
Perry mengatakan, salah satu langkah reformasi struktural yakni dengan meningkatkan produksi di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan di Tanah Air.
"Middle income kita itu permintaannya terus naik, sementara kemampuan peningkatan produksi masih terbatas. Kita akhirnya harus impor sejumlah bahan pangan, impor bahan baku otomotif, properti. Ini yang menyebabkan defisit transaksi berjalan," kata Perry.
Menurut Perry, peningkatan produksi harus dilakukan, setidaknya untuk menggantikan produk impor (import substitution).Selain itu, langkah reformasi struktural lainnya yakni pembangunan infrastrukutur agar konektivitas untuk distribusi antar daerah bisa ditingkatkan.
"Ini harus dilakukan untuk memfasilitasi investasi domestik antar daerah. Dana dari dalam negeri bisa diinvestasikan disamping untuk investasi asing. Infrastruktur penting untuk mendorong pertumbuhan dan mengendalikan inflasi," ujar Perry.
Sementara itu, lanjut Perry, reformasi struktural ketiga yakni pendalaman pasar keuangan. Perry mengatakan, Indonesia harus lebih banyak menerbitkan instrumen untuk pembiayaan ekonomi seperti obligasi pemerintah, medium term note, obligasi korporasi, dan saham untuk pembiayaan ekonomi.
"Di sinilah sejak tahun lalu BI terus memperkuat pendalaman pasar keuangan. Yang sudah kita lakukan terakhir adalah repo dan dengan market conduct. Apapun yang terjadi di global, reformasi struktural itu harus," ujar Perry.
Perry menambahkan, jika reformasi struktural tidak segera dilaksanakan, maka Indonesia akan terus-terusan mengalami hal di mana ketika pertumbuhan ekonomi naik, defisit transaksi berjalan justru membengkak, nilai tukar melemah, dan inflasi tertekan.
"Ini adalah ciri kondisi struktur ekonomi kita yang tidak sehat yang tidak mendukung pembangunan ekonomi yang berlanjutan. Itu agenda pokok dan perlu dipercepat untuk pemerintah yang akan datang," kata Perry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
