REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2015 yang disusun dengan memperhatikan berbagai perkembangan ekonomi global dan domestik terkini kepada DPR RI.
"Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2015 merupakan penjabaran arah dan strategi yang ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, dan menjawab tantangan serta isu strategis untuk mendukung target pemerintah," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (20/5).
Menkeu menjelaskan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2014 dan 2015 diperkirakan akan membaik dan lebih tinggi dibanding 2013, namun masih terdapat beberapa tantangan dan risiko, antara lain perlambatan ekonomi Tiongkok, risiko gejolak likuiditas global sebagai dampak kebijakan "tapering off" pada 2014 dan rencana kenaikan suku bunga The Fed 2015 serta pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Sementara, tantangan dari dalam negeri antara lain terkait dukungan infrastruktur dan sumber energi serta dampak jangka pendek kebijakan pelarangan ekspor bahan mineral tambang sebagai upaya hilirisasi, masalah ketimpangan pendapatan dan stabilitas fiskal. "Secara umum, perekonomian domestik melambat dari 5,8 persen pada 2013, menjadi 5,5 persen pada 2014. Perlambatan tersebut terutama karena menurunnya kinerja ekspor, melambatnya kredit bagi dunia usaha, tingginya suku bunga, lemahnya harga komoditas internasional serta dampak jangka pendek pelarangan ekspor bahan tambang mentah," kata Chatib.
Berikut asumsi dasar kebijakan fiskal tahun 2015 yang diajukan pemerintah:
- Pertumbuhan ekonomi : 5,5-6,0 persen
- Laju inflasi : 3,0-5,0 persen
- Nilai tukar Rupiah : Rp 11.500-Rp 12.000 per dolar AS
- Tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) : 6,0 hingga 6,5 persen
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) : 95-110 dolar AS per barel
- Lifting minyak mentah : 900.000 hingga 920.000 bph
- Lifting gas : 1.200 ribu hingga 1.250 ribu boepd