REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta menilai, rencana akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri telah dipolitisasi sejumlah pihak dengan kepentingan tertentu.
Padahal akuisisi tersebut tidak masalah sepanjang prosesnya transparan dan akuntabel. "Transparansi dan tata kelola yang baik menjadi syarat utama. Akuisisi tidak masalah," kata Arif Budimanta di Jakarta, Ahad (27/4).
Sejumlah manuver politik dilakukan oleh beberapa pihak dalam menyikapi rencana akuisisi tersebut. Antara lain berupa aksi massa yang dikaitkan dengan momentum pilpres.
Menurut Arif, hal semacam itu kontraproduktif dan justru merugikan. Baik bagi BTN mau pun Bank Mandiri sebagai perusahaan publik. "Nantinya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat," katanya.
Arif menegaskan politisasi harus dikesampingkan. "Jangan kaitkan dengan kontestasi politik," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Pengamat ekonomi perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Zakir Mahmud menilai akuisisi BTN tersebut akan memperkuat struktur perbankan di Indonesia.
"Jika struktur perbankan kita kuat maka bank di Indonesia akan mampu bersaing. Bukan hanya dengan bank bank asing yang beroperasi di Tanah Air melainkan juga di tingkat regional," kata Zakir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
