REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat menilai Pemerintah baru yang terpilih usai Pemilihan Umum (Pemilu) harus dapat mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal itu disebabkan Indonesia sangat membutuhkan reformasi agar Indonesia lebih berkembang ke depannya.

Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suahasil Nazara mengatakan, Pemerintahan baru harus mengurangi subsidi BBM. Penghematan yang didapat dari pengurangan tersebut dapat dialirkan untuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan proteksi sosial. "Dua hal itu bisa mengatasi risiko dan meningkatkan peluang," ujar Suahasil dalam acara World Development Report 2014, Kamis (24/4).

Pengurangan subsidi dalam jangka pendek akan berdampak negatif, seperti inflasi. Namun dalam jangka menengah, pengurangan subsidi akan berdampak positif pada APBN dan nilai tukar. "Budget lebih sehat. Exchange rate stabil. Memang butuh waktu," ujatnya. Ruang fiskal yang lebih besar juga dibutuhkan oleh Pemerintah baru agar dapat lebih responsif.

Untuk mengatasi gejolak yang ditimbulkan karena pengurangan subsidi, Pemerintah harus dapat menciptakan satu mekanisme. Suahasil mengatakan, Pemerintah bisa mendesain kompensasi yang tepat sehingga dampak dari gejolak, seperti inflasi, bisa diredam.

Ekonom Senior Bank Dunia Vivi Alatas berharap, Pemerintah baru dapat mencari prioritas reformasi. "Pada permulaan biasanya semangat masih tinggi. Biasanya pemerintah baru mencari prioritas," ujarnya. Pemerintah baru, menurut dia, dapat melanjutkan kebijakan yang telah ada dan memperbaikinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika