REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai akuisisi PT Bank Tabungan Negara, Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri, Tbk belum final. Alasannya, rencana akuisisi tersebut belum dibahas di Kementerian.

Hatta mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui tentang rencana akuisisi tersebut. "Saya belum pernah dapat laporan. Saya tidak pernah tahu," ujar Hatta, Senin (21/4).

Padahal, menurut dia, privatisasi harus selalu dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia mencontohkan, jika suatu perusahaan BUMN akan IPO, hal tersebut akan dibahas dalam rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua koordinasi.

"Ada menteri keuangannya, ada menteri teknisnya, ada menteri BUMN-nya rapat, dan itu melelui eselon satu dulu rapat, baru naik ke rapat. Nah ini sama sekali belum ada pembahasan, belum ada permintaan," ujarnya. Oleh karena itu, ia menganggap proses akuisisi tersebut belum final.

Untuk saat ini, ia mengatakan belum dapat berpendapat mengenai akuisisi tersebut karena belum mendapat laporan. Ia dapat berkomentar setelah menelaah alasan akuisisi yang akan dilakukan Bank Mandiri pada BTN.

"Belum pernah membahas itu, jadi tidak bisa mengatakan setuju atau tidak setuju. Harus dianalisa, mendesaknya apa, keperluannya apa, alasannya apa. Harus dianalisa oleh tim yang ahli yang solid," ujar Hatta.

Sebelumnya, OJK mengakui telah menerima laporan dari Bank Mandiri mengenai akuisisi BTN. Pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana melepas kepemilikan sahamnya di BTN. Saham tersebut dikabarkan akan diambilalih oleh Bank Mandiri.

Rencana pelepasan saham pemerintah tersebut tertuang dalam surat Kementerian BUMN tertanggal 11 April bernomor SR-161/MBU/04/2014 yang ditujukan kepada Direktur Utama BTN yang ditandatangani oleh Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Jasa Gatot Trihargo. Sesuai laporan keuangan BTN tahun 2013, porsi kepemilikan saham pemerintah pada bank khusus perumahan rakyat ini mencapai 60,14 persen. Kemudian, sebesar 34,7 persen dimiliki publik dan sebesarnya 5,16 persen dipegang oleh pemegang saham lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika