REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN berencana melepas kepemilikan sahamnya di PT Bank Tabungan Negara, Tbk (BTN). Rencana pelepasan saham pemerintah tersebut tertuang dalam surat Kementerian BUMN tertanggal 11 April bernomor SR-161/MBU/04/2014 yang ditujukan kepada Direktur Utama BTN. Namun belum jelas apakah saham tersebut akan dibeli oleh PT Bank Mandiri, Tbk atau PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI).
Ekonom Senior Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan, jika saham milik Pemerintah di BTN dilepas ke Bank Mandiri atau BRI, kepemilikan Pemerintah tidak akan terdelusi. "Artinya keluar kantong kiri, masuk kantong kanan," ujarnya, Rabu (16/4).
Mengenai akuisisi BTN oleh Bank Mandiri atau BRI, ia menilai merger atau konsolidasi di sektor perbankan sangat dibutuhkan di Indonesia mengingat banyaknya jumlah bank. Jumlah bank di Indonesia sebanyak 120. Ia berharap dapat diturunkan menjadi 80 bank. "Merger dan akuisisi itu sangat dibutuhkan terutama merger dan akuisisi yang berimplikasi dengan penyuntikan dana segar," ujarnya.
Rencana pelepasan saham pemerintah di BTN tertuang dalam surat Kementerian BUMN tertanggal 11 April bernomor SR-161/MBU/04/2014 yang ditujukan kepada Direktur Utama BTN. Surat tersebut meminta kepada perseroan untuk menambahkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan yang akan digelar bulan Mei mendatang. Penambahan agenda RUPSLB yang diminta adalah persetujuan prinsip atas perubahan pemegang saham perseroan.
Saat ini komposisi pemegang saham Bank BTN terdiri dari pemerintah Indonesia sebesar 60,14 persen, badan usaha asing sebesar 25,45 persen dan sisanya terdiri dari perorangan, karyawan, reksa dana, dana pensiun, asuransi, koperasi dan perseroan terbatas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
