REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian BUMN berencana melepas kepemilikan saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Mei 2014.
"Surat dari Deputi BUMN Bidang Jasa Keuangan sudah kami terima. Keputusannya kami serahkan sepenuhnya kepada pemegang saham," kata Dirut BTN Maryono di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.
Menurut Maryono, dirinya belum dapat menjelaskan detil dari surat yang dimaksud karena harus menunggu arahan dari Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham BTN.
"Tunggu saja pernyataan dari Kementerian BUMN yang memiliki domain soal BTN," ujarnya.
Saat ini santer isu bahwa Bank BTN, bank yang khusus menangani pembiayaan kredit perumahan tersebut akan diakuisisi oleh PT Bank Mandiri Tbk.
Sebelumnya wacana akuisisi BTN juga sudah pernah bergulir pada tahun 2006, yang ketika itu pihak yang disebut-sebut berminat adalah PT Bank BNI Tbk.
Terkait dengan hal itu juga muncul juga indikasi di publik bahwa rencana penjualan saham BTN tersebut erat hubungannya dengan pelaksanaan Pemilu 2014, terkait kebutuhan dana oleh partai-partai tertentu.
"Soal itu saya tidak komentar. Internal BTN tidak mempunyai kewenangan apa-apa soal itu," ucapnya.
Maryono yang sebelum pernah menjabat Dirut Bank Century ini hanya mengatakan bahwa direksi BTN saat ini fokus menjalankan transformasi usaha.
"Transformasi BTN dalam rangka melakukan perubahan dan pengembangan, sehingga betul-betul menjadi 'market leader' di bidang pembiayaan perumahan," tegas Maryono.
Pada tahun 2013 BTN membukukan laba bersih sebesar Rp1,56 triliun, tumbuh 14,53 persen dibanding tahun 2012 sebesar Rp1,36 triliun.
Pada saat yang sama, aset tumbuh 17,38 persen menjadi Rp131,17 triliun, dari sebelumnya Rp111,7 triliun.
Adapun kredit yang disalurkan pada 2013 tembus Rp100,46 triliun, tumbuh 23,41 persen dari sebelumnya hanya Rp81,41 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika