REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menilai perekonomian secara global masih menunjukkan tanda-tanda positif. Namun, tanpa kebijakan yang memadai, negara-negara dunia akan terjebak dalam pertumbuhan ekonomi yang rendah pada jangka menengah.
Selain itu, IMF meminta kepada pemerintah negara-negara dunia termasuk Indonesia, agar melakukan reformasi di pasar tenaga kerja untuk penciptaan lapangan kerja. Pemerintah juga diminta untuk lebih banyak berinvestasi pada sektor publik seperti transportasi dan telekomunikasi.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus mengungkapkan pandangannya terkait peringatan IMF. "Peringatan IMF tersebut relevan dengan ekonomi kita," ujar Bobby kepada ROL, Jumat (4/4).
Menurut Bobby, dalam jangka menengah harga komoditas primer cenderung rendah di pasar internasional. Ini tak lepas dari pelemahan pertumbuhan ekonomi Cina, India dan negara-negara emerging market lainnya. Di sisi lain, perekonomian AS dan Eropa belum sepenuhnya pulih.
"Kondisi ini haruskan kita segera tingkatkan daya saing agar sumber pertumbuhan ekonomi tetap ditopang oleh investasi dan net ekspor, di samping konsumsi masyarakat dan pemerintah. Hanya dengan kontribusi keempat sumber pertumbuhan tersebut, kita dapat tumbuh di atas 7,0 persen. Tingkatan ini penting dicapai agar bonus demografi hingga 2030 mendatangkan manfaat kesejahteraan, bukan persoalan sosial ekonomi," jelas Bobby.
Lebih lanjut, Bobby menyebut langkah peningkatan daya saing telah ditemput tiga tahun terakhir melalui pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Prioritas diberikan kepada pembangunan infrastruktur dan sektor riil.
Dalam jangka menengah, ujar Bobby, pelaksanaan MP3EI akan diperluas dengan peningkatan produktivitas melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pengusaan teknologi yang terintegrasi, di samping konektivitas. "Untuk itu, sinkronisasi output pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja terus dilakukan. Selain itu, penataan kembali regulasi ketenagakerjaan akan diintensifkan, agar pasar tenaga kerja makin efisien," kata Bobby.
Ikuti Whatsapp Channel Republika