REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menilai masih perlu penyelidikan terkait klaim yang menyebutkan pembakaran hutan di Riau ulah pengusaha perkebunan. Menurut dia, pemilik perkebunan besar tidak mungkin melakukan tindakan pembakaran karena resikonya besar, yaitu pencabutan izin. "Masa mau investasi lalu dibakar. Kalau itu lahan kebun agak aneh," katanya Rabu, (19/3).

Mentan melihat ada kemungkinan pembakaran dilakukan masyarakat, sebagai bentuk kearifan lokal. Namun ini hanya dilakukan di lahan-lahan kecil, sehingga pengendaliannya mudah. Ia melihat perlunya penyelidikan lebih lanjut agar hal ini tidak terus terjadi. Termasuk penyelidikan mengenai laporan adanya upaya sistematis untuk mendatangkan masyarakat dari luar daerah untuk melakukan pembakaran.

Riau dikatakan sebagai daerah yang menarik untuk pembukaan lahan. Untuk itu Pemerintah Daerah (Pemda) Riau seharusnya lebih ketat mengawasi agar penyimpangan seperti ini tidak terus terjadi. Dahulu menurut Mentan, kondisi serupa juga dihadapi daerah Kalimantan Tengah (Kalteng). Sekarang kondisi ini bisa dihindari karena Pemda Kalteng tegas mengatur masalah tersebut.

Kementan menurutnya berperan dalam usaha pencegahan dengan melakukan pengaturan yang ketat. Perusahaan yang ingin membuka lahan perkebunan harus mendapatkan sertifikat minyak sawit berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). "ISPO ini sifatnya mengikat dimana dia menjamin tidak melakukan pembukaan lahan dengan membakar," katanya.

Perusahaan perkebunan besar juga berkomitmen menyediakan barikade untuk pencegahan dan penaggulangan kebakaran. Selain itu selama dua tahun ini terdapat moratorium tambahan izin perkebunan. Artinya menurut Mentan, tidak ada ekspansi lahan perkebunan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika