REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menilai aneh jika PT Pertamina (Persero) ingin mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

"Kan PGN itu sudah perusahaan terbuka (Tbk), masa perusahaan yang sudah melantai di bursa efek terus diakuisisi oleh perusahaan yang bukan terbuka. Yang ada perusahaan terbuka (PGN) yang mengakuisisi nonterbuka (Pertagas)," kata Aviliani ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (24/2).

Menurut Aviliani, negara sudah memiliki roadmap yang membahas masalah energi nasional. Dalam roadmap itu sendiri diatur tentang kebutuhan energi dalam negeri. Dalam roadmap tersebut sudah diklasifikasikan perusahaan-perusahaan mana yang harus bisa memenuhi pasokan gas dalam negeri dan memenuhi kebutuhan ekspor nasional.

Diakui Aviliani, polemik akuisisi ini telah mempengaruhi kinerja dan saham dari PGN sendiri. Ia menyarankan Pertamina tidak melempar isu akuisisi yang berkepanjangan seperti sekarang ini. "PGN ini kan sudah terbuka, artinya polemik seperti ini akan mempengaruhi kinerja dari PGN itu sendiri yang berpengaruh terhadap saham PGN itu sendiri kalau terus digembar-gemborkan akan diakusisi oleh Pertamina," katanya menjelaskan.

Tidak hanya itu, Aviliani perusahaan yang sudah go public seperti PGN harus mengikuti segala aturan-aturan yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kalau PGN diakuisisi Pertagas atau Pertamina yang notabane belum menjadi perusahaan terbuka, pastinya hal itu akan merugikan para pemegang saham.

"Khususnya mereka yang memegang saham minoritas, seolah-olah mereka dirugikan karena tidak sesuai dengan prospek dari perusahaan itu (PGN)," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika