REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Bank Indonesia Perwakilan Jambi meluncurkan Lembaga Keuangan Mikro Agri (LKMA) di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, yang bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi baik untuk kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan maupun penanggulangan kemiskinan.
Deputi Bank Indonesia Perwakilan Jambi Poltak Sitanggang, Kamis mengatakan, dibutuhkan suatu sistem keuangan inklusif yang tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, guna mendorong kesejahteraan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta penanggulangan kemiskinan.
"Selama ini masyarakat berpenghasilan rendah dinilai masih kurang terhadap akses perbankan. Sementara itu bank berperan besar sebagai motor penggerak kegiatan keuangan, guna mendukung sektor pembangunan khususnya di daerah," katanya.
Adapun tantangan dalam membangun keuangan inklsuif adalah bagaimana menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai kebutuhan masyarakat serta meningkatkan akses bagi masyarakat ke layanan keuangan tersebut.
Untuk itu, BI menginisiasi pembentukan lembaga keuangan mikro di Provinsi Jambi.
Melalui serangkaian pelatihan, pendampingan, dan magang yang dilakukan, BI berupaya membangun kemandirian kelompok atau daerah dengan mendirikan lembaga keuangan mikro.
Pada tahap awal lembaga keuangan mikoro itu didirikan di tiga tempat, yakni Desa Mekar Jaya, Kuala Tungkal, Desa Olak Kemang, Kota Jambi, dan Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, ujar Poltak.
Ia mengatakan, upaya memfasilitisi pendirian lembaga keuangan mikro ini berangkat dari kendala yang dirasakan masyarakat selama ini, ketika akan berhubungan dengan lembaga keuangan, terutama bank. Lembaga keuangan mikro ini diharapkan dapat menjadi jembatan menuju lembaga keuangan formal seperti bank.
"Lembaga keuangan mikro diharapkan dapat menjadi 'Bank Petani' dalam artian bank yang dimiliki oleh petani, bukan sekedar bank untuk petani. Prosedur dan proses kerja lembaga keuangan mikro mencontoh perbankan yang terkenal dengan transparansi dan akuntabilitasnya," ujarnya.
Poltak mengatakan, lembaga keuangan mikro juga berupaya dibangun dengan cara yang profesional, yaitu ada kantor, seragam, buku tabungan, slip setoran, dan administrasi lainnya.
Perbedaannya adalah bagaimana lembaga keuangan mikro ini dijalankan dengan mengambil budaya dan aturan setempat serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika