REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VII DPR RI mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menjaga kecukupan dan meningkatkan pasokan listrik. Khususnya, di beberapa daerah yang mengalami kekurangan pasokan.
''Di antaranya, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua,'' kata Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana pada rapat kerja dengan PT PLN di DPR, Senin (10/2).
Sutan melanjutkan, Komisi VII DPR RI mendukung upaya PT PLN serius menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan yang menghambat pembangunan pembangkit dan transmisi, antara lain yang terjadi di Asahan III, transmisi dari Pangkalan Susu ke Binjai, dan transmisi dari Tenayan ke Teluk Lembu, dan transmisi Seputih ke Menggala.
Direktur Konstruksi dan Energi Baru/Terbarukan PT PLN Nasri Sebayang berkata, permasalahan utama menambah pasokan listrik adalah lahan dan pembangunan pembangkit. Pasalnya, lahan untuk membangun pembangkit sering terkendala problem sosial. Selain itu, terdapat pembangkit yang kerap kali rusak peralatannya.
Nasri menginformasikan, problem sosial itu di antaranya, masyarakat yang tinggal di sekitar pembangkit meminta dana lebih kepada perusahaan pelat merah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
