REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan dibutuhkan sinergi antar BUMN untuk mengelola pangan nasional. Agar pangan tak sering menimbulkan gejolak, maka pemerintah harus menyediakan cadangan pangan yang cukup, menjamin distribusi sehingga harga terjamin.
"Secara internasional itu cadangan pangan sekitar 5 persen. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, maka kita ambil ancang-ancang 10 persen. Tapi kita masih dihadapkan dengan permasalahan distribusi," katanya, Kamis (12/12).
Persoalan distribusi juga menjadi tantangan Bulog sebagai pemain baru di bisnis pangan selain beras. Proses importasi dikatakan memiliki sistem perdagangan sendiri yang sulit ditembus. Sejauh ini Perum Bulog menghadapi ganjalan ini dengan membentuk jaringan pasar baru. Perum Bulog sedang menyiapkan diri diawali dengan persiapan infrastruktur, lalu dilanjutkan dengan membangun pusat-pusat distribusi pangan.
Pemerintah harus mempunyai instrumen yang kuat seperti Undang-undang untuk mengendalikan harga pangan. Sutarto melihat bahwa telah terjadi persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan pangan. "Komoditas pangan membentuk sistem sendiri yang tidak fair. Kenapa tidak fair? Ini dilihat dari harga yang bergejolak, naik-turun-naik-turun," katanya.
Agar ketahanan pangan terjaga, idealnya pemerintah menguasai 10 persen produksi pangan nasional. Untuk komoditas kedelai dan daging, nyatanya pengadaan pemerintah amat kurang. Hingga saat ini Bulog menyerap 400 ton kedelai dari berhasil dikumpulkan dari berbagai daerah.
Lalu untuk daging, Sutarto melihat perlu sosialisasi lebih lanjut terkait konsumsi daging beku. Isu negatif yang ditimpakan pada daging beku memberikan pengaruh besar pada penjualan. "Pemerintah harus membantu menyosialisasikan, peran pemerintah harus ada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
