REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menginginkan biaya logistik di berbagai daerah di Indonesia dapat segera diturunkan antara lain melalui kebijakan fiskal dari pemerintah. "Turunkan biaya logistik dengan kebijakan fiskal guna membantu pengadaan sarana dan prasarana logistik," kata Sekretaris Jenderal ALFI Yukki Nugrawan Hanafi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (22/11).
Menurut dia, usulan dari ALFI terkait kebijakan fiskal itu karena selama ini perusahaan yang bergerak di bidang logistik mengalami kesukaran untuk melakukan peremajaan atau pengadaan armada baru. Apalagi dukungan dalam bentuk fiskal itu untuk melakukan revitalisasi armada itu dinilai merupakan hal yang penting karena semakin meningkatnya biaya operasional logistik di Tanah Air.
Ia juga menyoroti semakin banyaknya pemain asing yang bergerak di bidang layanan jasa logistik dan freight forwarding karena masih menggiurkannya industri di bidang tersebut di Indonesia. Untuk itu, lanjutnya, diperlukan penataan investasi asing agar perusahaan nasional dapat terus berkiprah di bidang tersebut bahkan diharapkan juga dapat menjadi pemain berskala internasional.
Sebelumnya, Supply Chain Indonesia menyatakan sistem logistik Indonesia masih belum bisa berperan sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung efektivitas dan kelancaran arus barang dan jasa di tanah air. "Sistem logistik Indonesia belum bisa berperan sebagaimana mestinya," kata Ketua Supply Chain Indonesia, Setijadi.
Menurut Setijadi, lanjutnya, persoalan logistik yang berdampak terhadap biaya juga mempengaruhi daya saing barang atau komoditas, baik daya saing di luar negeri, maupun di dalam negeri. Ia memaparkan, permasalahan di dalam sistem logistik Indonesia sangat kompleks karena berbagai faktor, seperti keragaman komoditas, luas wilayah dan kondisi geografis, dan kondisi infrastruktur.
"Faktor lainnya adalah banyaknya pihak terkait dengan berbagai kepentingan dalam sistem logistik, seperti beberapa kementerian dan instansi di tingkat pusat, pemerintah daerah, BUMN, perusahaan swasta, dan sebagainya," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, biaya logistik nasional di Republik Indonesia mencapai 23,6 persen, sedangkan negara maju seperti Amerika Serikat hanya 10 persen, Jepang sebesar 10,6 persen dan Korea Selatan 16,3 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
