REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai negara berpopulasi muslim terbesar di dunia, Indonesia termasuk terlambat dalam mengambil manfaat dari keuangan syariah.

“Ini adalah sebuah ironi,” ujar Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Soetrisno Bachir dalam Majelis Reboan di Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (20/11) malam.

Gerakan Ekonomi Syariah harus diimplementasikan dengan agenda yang jelas dan sistematis. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah juga harus secara serius ditingkatkan. Pemerintah pun dituntut untuk lebih proaktif dalam menyinergikan langkah bersama masyarakat.

Walaupun sektor keuangan syariah di Indonesia tengah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, hal ini terjadi lebih karena inisiatif masyarakat.

Pertumbuhan kelas menengah muslimlah yang menjadi faktor penggeraknya sehingga dapat tumbuh secara signifikan.

Soetrisno menilai dukungan pemerintah Indonesia masih tertinggal. “Pemerintah di negara lain sangat serius mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Padahal populasi muslimnya tidak sebanyak di Indonesia,” imbuhnya.

Meski demikian, Soetrisno juga menyambut baik Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) yang dicanangkan oleh Presiden Yudhoyono pada hari Ahad (17/11) yang lalu.

“Kita harus melakukan gerakan nasional yang sistematis dan konsisten untuk membangkitkan ekonomi syariah, jangan hanya bersifat musiman, apalagi ditumpangi kepentingan politik sesaat,” kata Soetrisno.

Soetrisno juga mengingatkan agar pemerintah serius merumuskan cetak biru keuangan syariah Indonesia. “Cetak biru tersebut harus menjadi bagian penting dan menyatu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional,” tegasnya. Pengembangan ekonomi syariah juga harus menjadi penjuru dari pembangunan ekonomi nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika