REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kementerian Keuangan (Keuangan) Indonesia mengatakan bahwa kunci dari pemerataan pembangunan yaitu pemerintah melaksanakan fungsi distribusi transfer Anggaran Pendapatan dan Belenja Negara (APBN) hingga ke semua daerah.
Direktur Pusat Kebijakan Fiskal Kemenkeu Indonesia Rufianto Kurniawan mengatakan, bagaimanapun Indonesia patut bersyukur karena masih mengalami pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah krisis global. Dia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbesar nomor tiga di Asia setelah Cina dan India.
“Tapi sekarang kondisinya berbeda. Jadi ekonomi ikut terpengaruh,” ujarnya saat di seminar nasional dengan mengusung tema 'Developing Indonesia Strong Foundation' di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/11).
Dia menambahkan, saat ini India menghadapi krisis politik dan membuat ekonomi India menghadapi tekanan. Jika pertumbuhan ekonomi India yang biasanya sekitar 8 persen per tahun, kini menjadi 4 persen setiap tahun. Sementara itu, Cina yang biasanya pertumbuhan ekonominya sebesar dua digit, kini menjadi 7-8 persen saja.
Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkisar antara 5 sampai 6 persen. “Percuma kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, sedangkan pemerataan pembangunannya tidak tercapai,” tuturnya.
Untuk itu, pihaknya sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan. Beberapa upaya itu diantaranya dengan menerapkan kebijakan fiskal yaitu melaksanakan fungsi distribusi anggaran. “Jadi pemerintah pengupayakan transfer alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tidak hanya ke daerah-daerah tertentu, melainkan ke semua daerah,” ucapnya.
Selain itu, dia melanjutkan, untuk melakukan pemerataan daerah-daerah maka pemerintah mengalihkan anggaran untuk subsidi harga bahan bakar minyak (BBM). Ini karena BBM subsidi dinilai masih belum tepat sasaran sehingga banyak masyarakat dari kalangan ekonomi mampu menikmati subsidi BBM.
“Bayangkan saja, tahun ini pemerintah memberikan subsidi BBM sebesar Rp 300 triliun. Padahal uang sejumlah itu bisa dipergunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan hingga jembatan,” tuturnya.
Dia mencontohkan, pembangunan transportasi Mass Rapid Transit (MRT) hanya membutuhkan Rp 25 triliun. “Jadi dengan uang subsidi BBM itu kita bisa membangun dan menciptakan pemerataan pembangunan,” ucapnya.
Ke depannya pemerintah mendorong agar bahan bakar alternatif pengganti BBM seperti biodiesel dapat digunakan. Sehingga penggunaan BBM bisa dikurangi dan tentunya mengurangi subsidi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika