REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan investasi asing jangan dibiarkan merajalela di Tanah Air sehingga berpotensi mengancam sektor ketenagakerjaan maupun industri terkait perikanan di Indonesia. "Di Indonesia investasi asing mendominasi," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (21/11).

Menurut Abdul Halim, dominannya investasi asing tersebut antara lain karena akses asing makin leluasa di dalam negeri untuk turut mengelola sumber daya ikan. Untuk itu, Kiara mengingatkan pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya ikan untuk pencerdasan kehidupan bangsa dan kemandirian ekonomi nasional.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga didesak agar melakukan reorientasi kebijakan penganggaran kelautan dan mengubah orientasi ekspor dengan memaksimalkan potensi demografi dalam negeri. Apalagi, ujar dia, tren perikanan dunia saat ini adalah tingginya permntaan ikan dan produk olahannya, melonjaknya produksi perikanan budidaya, serta meningkatnya nilai perdagangan dunia.

Sebelumnya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto menyatakan, masih lemahnya sektor perikanan di Tanah Air antara lain karena masih terdapat pencurian komoditas perikanan oleh pihak asing. Selain itu, ujar dia, banyak nelayan Indonesia juga masih menggunakan perahu tradisional yang tidak mampu berlayar "off-shore" (lepas pantai hingga ke kawasan perairan laut dalam).

Hal tersebut, lanjutnya, berbeda dengan kapal nelayan asing yang banyak mampu berlayar di laut bebas dilengkapi dengan "cold storage" (lemari pendingin), dengan sistem navigasi canggih dan mesin kapal yang kuat. "Kita perlu memodernisasi industri perikanan laut yang melibatkan nelayan kecil," kata Ketua Umum Kadin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika