REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) menggandeng Kamar Dagang Internasional Indonesia (ICC) untuk memperkuat bisnis internasionalnya. Nota Kesepahaman (MoU) ini memungkinkan karyawan BNI untuk mendapatkan pelatihan dan sertifikasi keahlian di bidang perdagangan internasional dari ICC.
Direktur Tresuri dan FI BNI, Adi Setianto, mengatakan BNI mengirimkan karyawan terbaiknya untuk didik ICC sehingga memiliki standar internasional dalam memberikan pelayanan perbankan yang terkait dengan transaksi global. Kerja sama ini mencakup pelatihan, bimbingan sertifikasi keahliaan dan pemberian sertifikasi keahlian dalam bidang transaksi internasional.
"Langkah ini kami percaya akan memuaskan seluruh stake holder. Dengan kompetensi berstandar internasional ini, pelayanan yang diberikan BNI akan menjadi jaminan pelayanan prima kepada nasabah," ujar Adi dalam konferensi pers penandatanganan MoU antara BNI dan ICC, Jumat (8/11).
Dengan peningkatan kapasitas staf setelah pelatihan ICC, proses pelayanan terhadap nasabah diharapkan menjadi lebih cepat dan akurat, utamanya dalam pengelolaan risiko-risiko yang muncul terkait transaksi internasional. Apalagi BNI telah memiliki lima cabang luar negeri, yakni New York, London, Hongkong, Tokyo dan Singapura."Perdagangan internasional dalam hal ekspor impor memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan dunia," ucapnya.
Adi mengatakan BNI sebagai salah satu penyedia jasa dalam layanan transaksi internasinal melihat hal ini sebagai peluang besar dalam pengembangan bisnis internasional. "Untuk itu perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan handal dalam pengelolaan transaksi internasional," ujar dia.
Kepala ICC Indonesia, Noke Kiroyan, mengatakan kerja sama ini adalah kerja sama terstruktur pertama yang dilakukan ICC Indonesia. "Kita banyak melakukan latihan, tapi yang terstruktur yang didukung oleh direksi baru sekarang," tuturnya.
Ia mengatakan Indonesia tak mungkin dapat bersaing secara internasional jika tidak didukung oleh tenaga kerja profesional yang bersertifikat. Sebagai gambaran, di Indonesia saat ini yang memiliki Certified Documentary Credit Specialist (CDCS) hanya sebanyak 161 orang. Padahal di Cina terdapat lebih dari 7.000 dan di India lebih dari 2.000. "Apalagi menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tenaga kerja Indonesia harus kompeten," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika