REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Penasehat Bisnis APEC menyerukan kepada para pemimpin negara yang berkumpul pada perhelatan puncak KTT APEC, untuk memperluas pertumbuhan sektor perbankan maupun lembaga keuangan nonbank serta UKM. Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (8/10), hal tersebut menjadi inti pesan yang disampaikan Alternate Member APEC Business Advisory Council (ABAC) Gatot Suwondo saat menyampaikan usul atau pandangan kepada para pemimpin negara peserta APEC di Nusa Dua, Bali.
"Kami dari sektor perbankan memberikan usul kepada pemimpin APEC untuk meningkatkan peluang bagi UKM guna mendapatkan peluang dari pengembangan dan penerapan teknologi informasi melalui penyederhanaan hukum dan peraturan," kata Gatot.
Menurut Gatot, keberadaan usaha kecil menengah (UKM) sangat diperlukan untuk menopang ketahanan ekonomi setiap negara dari krisis, sesuai dengan tema APEC CEO Summit Indonesia 2013 yaitu 'Towards Resilience and Growth: Reshaping Priorities for Global Economy'. ABAC mendesak seluruh negara APEC untuk lebih mendukung pengembangan UKM serta mengambil langkah untuk mengatasi masalah ketahanan energi yaitu dengan menciptakan lingkungan usaha yang memiliki pijakan hukum dan peraturan yang kondusif bagi perdagangan dan energi.
Disamping itu, diharapkan negara-negara APEC juga dapat membuat kebijakan yang mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan dan kemunculan bisnis-bisnis baru serta kebijakan yang mendorong inovasi berbagai bisnis. "Negara APEC juga harus mendorong penggunaan perangkat teknologi seperti internet untuk meningkatkan akses UKM ke pasar internasional," kata Gatot.
Dia menambahkan, kemajuan sektor UKM dan kewirausahaan dapat dikembangkan melalui berbagai cara, yaitu, mempromosikan penemuan bisnis baru dan model bisnis baru, mempromosikan bisnis yang berkelanjutan, terutama dalam pembiayaan serta memfasilitasi penggunaan teknologi informasi.
Lebih lanjut Gatot menuturkan, kalangan perbankan juga mendorong para pemimpin negara APEC untuk meningkatkan kerja sama antarbank, menetapkan standar tata kelola, serta kebijakan keuangan yang baik. Selain membahas tentang perlunya pengembangan UKM, negara-negara APEC juga perlu mengembangkan program financial inclusion dan financial literacy antara lain melalui program branchless banking.
"Perbankan harus menjadi motor penggerak inklusi keuangan (keuangan untuk semua) untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan melalui program sosialisasi dan edukasi masyarakat terhadap layanan perbankan," papar Gatot.
Kalangan perbankan, lanjut dia, juga harus melakukan sinergi antarbank dan antar lembaga keuangan mikro dengan lembaga non-keuangan, termasuk asosiasi dan komunitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk berhubungan dengan lembaga keuangan formal. Rekomendasi yang disampaikan Gatot merupakan hasil Sustainable Development Working Group pada pertemuan ABAC yang berlangsung beberapa hari sebelum penyelenggaraan KTT Tingkat Pemimpin APEC 2013, yaitu pada 1-5 Oktober 2013.
Pertemuan ini juga merumuskan rencana kerja mengenai perlunya keterlibatan sektor swasta dan pemerintah, termasuk BUMN, dalam kegiatan ekonomi dan urgensi pengembangan modal manusia yang unggul dan kompeten. "Kami siap untuk dilibatkan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan sebagai agent of development, berpartisipasi dan mendukung pemerintah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi," kata Gatot.
Bahkan, ia menambahkan, untuk meningkatkan layanan prima didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, telah dilakukan transformasi bisnis melalui pembagian fokus layanan pada sektor consumer banking dan business banking yang dapat memberikan layanan lebih tepat dan cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika