REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Indonesia akan memajukan bidang jasa nasional yang dapat memberikan nilai tambah cukup besar bagi perekonomian melalui prioritas pencapaian Bogor Goals dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2013 di Nusa Dua, Bali. Dokumen yang diperoleh Antara, Kamis (3/10), menyebutkan bahwa saat ini, pengembangan sektor jasa di kawasan APEC masih tertinggal dibandingkan dengan sektor perdagangan barang yang relatif lebih terbuka. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada anggota APEC yang membutuhkan berperan penting guna memaksimalkan keuntungan yang dapat diambil dari sektor jasa.
Bagi Indonesia, manfaat dari inisiatif ini adalah terkait pada upaya memajukan bidang jasa nasional, dimana sektor jasa dapat memberikan nilai tambah (value added) yang cukup besar bagi perekonomian. Penguatan perdagangan sektor jasa akan membuka lapangan kerja bagi para tenaga ahli dan skilled labors, serta membuka peluang terjadinya arus masuk modal luar negeri yang dapat memacu pengembangan teknologi, informasi dan manajemen yang lebih baik. Terbukanya sektor jasa juga akan memberikan keleluasaan bagi konsumen (pengguna jasa) untuk memilih layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dalam pencapaian Bogor Goals, Indonesia juga akan menjaga kepentingannya untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang tidak diskriminatif dan menjamin akses pasar bagi produk-produk ekspor Indonesia, melalui organisasi perdagangan dunia (WTO). Selain itu, beberapa hal yang akan direkomendasikan Indonesia kepada pemimpin ekonomi APEC antara lain kerja APEC harus difokuskan pada upaya-upaya penguatan ketahanan dan ketangguhan ekonomi dalam menghadapi krisis.
Juga difokuskan kerja APEC dalam mencapai Bogor Goals haruslah inklusif dengan mengikutsertakan konstituen yang lebih luas mencakup usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), wanita dan pemuda, dan lapisan masyarakat lainnya yang sebelumnya kurang berperan dalam ekonomi; dan, berfokus pada konektivitas guna menjembatani jurang pembangunan di antara ekonomi maju dan berkembang melalui peningkatan sektor transportasi dan komunikasi.
Dokumen itu juga menyebutkan bahwa aporan hasil survei menunjukkan poin-poin yang sama dengan hasil identifikasi masalah di workshop sehingga APEC menyepakati untuk mengambil beberapa tindakan dalam mengatasi masalah antara lain pemberian insentif, peningkatan pengetahuan perbankan tentang karakteristik UKM, dan Bilateral Swap Aggrements (BSA). Selain itu penggunaan mata uang lokal yang dapat menurunkan biaya transaksi dan risiko nilai tukar. Selain itu, APEC juga mendorong adanya kerja sama regional dan internasional guna mengurangi resiko terkait dengan pembiayaan perdagangan (trade finance).
Isi dokumen juga menyebutkan bahwa salah satu usulan utama Indonesia adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap barang/produk yang dapat berkontribusi pada pembangunan yang berorientasi pada lingkungan (green growth), pengurangan angka kemiskinan dan pengembangan pedesaan, termasuk di dalamnya adalah crude palm oil (CPO), karet alam, serta produk kehutanan seperti kertas dan bubur kertas.
Proposal ini menekankan agar pada 2014 dapat dilaksanakan pengkajian oleh APEC guna mengidentifikasi produk-produk tertentu di luar barang manufaktur yang secara signifikan berkontribusi pada tujuan lingkungan, pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Hasil kajian ini akan berkontribusi terhadap diangkatnya agenda ini untuk dibahas lebih lanjut di APEC.
Dengan upaya tersebut, diharapkan akan meningkatkan pemahaman anggota APEC atas produk-produk dimaksud, seperti CPO dan karet alam, yang dalam beberapa kesempatan terkena hambatan (restriction) perdagangan di negara tujuan ekspor karena alasan-alasan lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika