REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Kebijakan mobil murah menjadi ancaman serius bagi efisiensi konsumsi bahan bakar (BBM). Keberadaan mobil murah ini, juga akan terus menambah beban subsidi, yang selama ini dipikul oleh Pemerintah Pusat.
Peneliti Pusat Kajian Infrastruktur dan Lingkungan Universitas Darul Ulum Islam Center Sudiman GUPPI (Undaris), Abdullah menuturkan, kebijakaan mobil murah justru merupakan pemborosan. Sebab subsidi BBM yang akan dikucurkan oleh pemerintah akan semakin meningkat dan rakyat kembali harus ikut menanggung subsidi ini. “Jika mobil murah ini menggunakan BBM bersubsidi, maka semakin banyak pemerintah akan mengeluarkan biaya subsidi bahan bakar,” tegasnya, di Ungaran, Ahad (22/9).
Menurut Abdullah, keberadaan juga akan menjadi problem tersendiri terkait dengan sarana infrastruktur jalan di daerah yang tidak seimbang dengan jumlah mobil yang ada. Masyaraakat memang dapat menjangkau harga mobil, namun dikhawatirkan jumlah mobil di jalanan akan semakin menambah banyak.
Sementara infrastruktur yang ada saat ini belum seimbang dengan yang ada. Ia mencontohkan di beberapa titik seperti di kota dan Kabupaten Semarang masih rawan kemacetan. Karena infrastruktur jalan, seperti lebar jalan, dan akses jalan masih lebih banyak pengguna jalannya. “Jangankan di kota, di daerah simpul kemacetan belum dapat terurai dengan baik,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika