REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri keuangan negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menyepakati empat hal penting dalam pertemuan di Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9). Empat hal yang tertuang dalam Join Ministeral Statement itu meliputi pembiayaan perdagangan, perbendaharaan dan reformasi anggaran, keuangan inklusi, serta infrastruktur.
Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan, trade finance adalah instrumen yang penting dalam perdagangan global. Karenanya, negara APEC mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan trade finance. "Terus mendukung perdagangan di areanya masing-masing," kata Chatib yang masih menjabat sebagai Kepala BKPM ini.
Terkait perbendaharaan dan reformasi anggaran, Chatib menyebut negara APEC mendorong sistem pengelolaan keuangan melalui sistem dan reformasi anggaran. Termasuk review pengeluaran yang dapat meningkatkan efisiensi kementerian dan anggaran. Sedangkan untuk keuangan inklusi, negara APEC mendorong agar dapat menjangkau kalangan miskin serta usaha kecil dan menengah.
Terakhir dari sisi infrastruktur, Chatib mengatakan, pertemuan hari ini menyimpulkan beberapa langkah untuk menangani tantangan struktural di dalamnya. Negara APEC sepakat untuk membentuk panel ahli seiring pembentukan unit kerja sama pemerintah swasta (public private partnership/PPP centre).
PPP centre akan menjadi pilot project yang berada di dalam Kementerian Keuangan RI. "Pilot project ini akan direplikasi ke negara-negara lain. Perkembangannya akan dilaporkan dalam pertemuan tahun depan di Hongkong," kata Chatib.
Secara keseluruhan, Chatib memastikan hasil pembahasan para menteri keuangan negara tersebut akan dibawa ke pertemuan tingkat tinggi APEC bulan depan. Terutama terkait PPP centre. "Kita sebagai ketua akan merangkum dan menyampaikannya ke leaders. Ini akan ada di deklarasi dari leaders."
Ikuti Whatsapp Channel Republika