REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan melambat, sebagai efek dari kebijakan pemerintah untuk menstabilkan neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit.
"Kalau mau stabilisasi defisit transaksi berjalan, efeknya growth-nya lebih lambat. Oleh karena itu, proyeksi pemerintah pertumbuhan tahun ini 5,9 persen," ujarnya di Jakarta, Kamis malam.
Chatib memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 7,0 persen sebagai salah satu upaya untuk menekan defisit transaksi berjalan agar tidak makin melebar.
Namun, menurut dia, kenaikan BI Rate akan mempengaruhi pertumbuhan kredit yang akan berdampak kepada pelemahan investasi. Padahal, investasi menjadi salah satu komponen utama dari pertumbuhan ekonomi.
"Tingkat bunga naik, maka kredit akan naik. Kalau kredit naik, maka sedikit banyak investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) akan turun," kata Chatib.
Chatib juga mengatakan penurunan investasi akan berpengaruh pada sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi agar PHK tidak terjadi.
"Jangan dibilang kita tidak khawatir dengan kondisi saat ini, kita khawatir. Maka disiapkan paket kebijakan agar tidak ada PHK. Paketnya dirancang, karena kita sudah memperkirakan kalau BI akan melakukan langkah itu," ujarnya.
Chatib mengatakan pemerintah akan terus memandu dan memberikan arahan kepada para pelaku ekonomi atas paket kebijakan yang telah diterbitkan agar berjalan efektif. Selain itu, arahan dilakukan agar upaya meredam gejolak serta stabilisasi pasar keuangan dapat dilakukan dengan baik."'Guidance' ini akan membantu, karena tanpa adanya 'guidance' kebijakan akan terganggu," ujarnya.
Chatib menambahkan kondisi Indonesia dapat dianggap berbeda dengan India, karena saat ini pemerintah berupaya agar reformasi struktural terus berjalan dan implementasi paket kebijakan ekonomi dilaksanakan dengan maksimal.
"Saat ini yang ditakutkan, Indonesia tidak melakukan reformasi struktural. Mungkin ada yang bicara India, yang dianggap banyak pihak tidak melakukan reformasi struktural, kita harus membuat agar 'market' jangan menganggap seperti itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika