REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peternak angkat suara mengenai rencana perubahan tata niaga sapi.  Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana mengatakan pemerintah sungguh perlu menyusun sistem logistik nasional. "Pemerintah tidak boleh secara sepihak menetapkan harga berapa. Harus ada pihak lain yang diajak untuk menentukan harga, termasuk peternak," ujarnya, Selasa (27/8).

Selain itu, peternak kecil dikatakan tidak bisa langsung mengakses daging untuk disalurkan kepada konsumen. Hal ini dikarenakan ada campur tangan pihak lain termasuk belantik-belantik yang terlibat.

Sementara Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (APMISO) berharap agar pemerintah serius menangani tata niaga sapi. Salah satu faktor yang kurang dicermati menyangkut panjangnya rantai distribusi dari produsen hingga ke konsumen. "Rantai yang sangat panjang ini tentunya harus dipetakan secara valid," ujar Ketua APMISO Trisetyo Budiman.

Apabila rantai perdagangan diperpendek, ia yakin harga daging sapi lebih murah daripada saat ini. Pemerintah bisa membenahi persoalan ini dengan menugaskan Bulog atau berkomitmen untuk serius membenahi tata niaga dari hulu ke hilir. "Kalau tidak bisa membenahi ini, dijamin ya bingung terus," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika