REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dunia usaha pada saat ini menanti aturan teknis yang lebih kongkret dalam menjabarkan beragam pokok pemikiran yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah guna mengatasi permasalahan jatuhnya kurs rupiah.
"Konsep pemerintah bagus namun sektor riil saat ini masih menunggu dan menanti aturan teknis dari seluruh keputusan," kata Wakil Sekjen Partai Golkar Hariyadi B Sukamdani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut Hariyadi, aturan teknis yang ditunggu misalnya perihal teknis dari pemotongan pajak ke perusahaan padat karya begitu pula dengan apa yang disebut sebagai stimulus yang akan diberikan.
Sebenarnya, menurut dia, pemerintah telah berulang kali diperingatkan untuk melakukan kebijakan yang tidak sekadar berorientasi populis. "Jika hasilnya sekarang seperti ini, artinya ya memang terlambat," katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengumumkan empat paket kebijakan ekonomi yaitu menjaga neraca transaksi berjalan dan menstabilkan nilai rupiah antara lain dengan mendorong impor, menurunkan impor migas, menerapkan pengenaan pajak impor barang mewah, dan memperbaiki impor mineral.
Paket kedua adalah memberikan insentif dengan tetap memastikan defisit fiskal berada pada kisaran 2,38 persen.
Sedangkan paket ketiga adalah menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi dengan akan mengubah tata niaga, seperti daging sapi dan hortikultura, dari pembatasan kuota ke makanisme harga.
Terakhir, paket keempat adalah mempercepat investasi dengan akan mengambil langkah-langkah seperti menyederhanakan izin dengan mengefektifkan pelayanan satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan investasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika