REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian MS Hidayat membantah adanya pemutusan hubungan kerja oleh sejumlah perusahaan di Kawasan Berikat Nasional (KBN), Cakung, Jakarta Timur. Hidayat juga membantah apabila perusahaan-perusahaan yang berasal dari Korea Selatan telah menutup dan memindahkan pabriknya ke negara lain.
"Tidak ada. Kemarin Direktur Utama KBN datang ke (Kementerian) Perindustrian. Dia memastikan berita itu bohong. Saya lebih percaya Dirut KBN," ujar Hidayat kepada wartawan saat ditemui menjelang rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (22/8). Akibat PHK tersebut, dikabarkan sekitar 10 ribu buruh dirumahkan.
Meskipun begitu, Hidayat membenarkan apabila ada kekhawatiran di kalangan industri terkait kondisi perekonomian terkini. Oleh karena itu, pemerintah menyikapinya dengan membuat insentif yang dapat diterima oleh industri. "Sehingga dalam situasi yang tidak menguntungkan sekarang, dia bisa mendapat keuntungan dari insentif hingga tidak melakukan PHK," kata Hidayat.
Lebih lanjut, Hidayat menuturkan rapat koordinasi kali ini membahas regulasi yang akan dikeluarkan untuk jangka pendek. Harapannya setelah diumumkan, Jumat (23/8) besok, dapat segera dieksekusi. Misalnya aturan terkait insentif pajak, peraturan di kawasan berikat dan aturan-aturan lain yang dapat direlaksasi.
Di samping itu, tengah disusun pula sebuah Instruksi Presiden yang isinya memberikan arahan kepada pejabat pemerintah dalam memutuskan masalah upah. Pejabat pemerintah yang dimaksud antara lain bupati, walikota hingga gubernur. "Itu ada aturannya," kata mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan akan mengusulkan beberapa langkah untuk mengubah mekanisme importasi. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah, melainkan juga untuk meningkatkan pasokan barang. "Supaya stabilitas harga terjaga," ujar Gita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika