REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Meski belum secara resmi mengumumkan paket kebijakan untuk mengatasi kondisi perekonomian Indonesia belakangan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membidik sejumlah sector yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya terkait ekspor-impor, pertumbuhan, investasi, stabilitas harga, dan inflasi.
Ia mengatakan ekspor-impor tanah air yang sedang mengalami masalah menimbulkan kekhawatiran di pasar dalam negeri dan luar negeri. Ekspor mengalami penurunan karena dunia sedang mengalami perlambatan, sementara impor barang masih tetap tinggi. “Ini menyebabkan neraca perdagangan kita menjadi tidak baik, neraca pembayaran juga tidak baik,” katanya saat memberikan keterangan pers didampingi Wakil Presiden, Boediono di Kantor Presiden, Rabu (21/8).
Pasar, lanjutnya, mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun secara tajam. Tak hanya itu, jika neraca pembayaran dan neraca perdagangan deficit dan tidak ada solusi apalagi bertambah memburuk, maka akan buruk bagi ekonomi Indonesia. “Inilah yang menyebabkan hari-hari terakhir ini terjadi penurunan yang tajam terhadap nilai tukar rupiah. Ini harus kita atasi agar nilai tukar rupiah tidak lebih buruk dan tidak mengganggu perekonomian nasional kita secara keseluruhan,” tutur Presiden.
Paket kebijakan tersebut juga membidik pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dijaga dan jangan sampai mengalami perlambatan apalagi jatuh terlalu signifikan. Ia mengakui, dengan penetapan pertumbuhan 6,3 persen APBN-P 2013 akan sangat sulit dicapai. “Saya katakan dengan jujur saya katakan untuk capai 6,3 persen berat untuk Indonesia. Oleh karena itu kita harus bekerja sangat keras, saya mengajak semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, semua untuk bekerja sekuat tenga andaikata ada penurunan ekonomi kita, penurunannya tidak sangat tajam,” papar Presiden SBY.
Presiden SBY juga mengatakan pemerintah harus menggerakan, mempercepat, dan mengimplementasikan rencana dan persiapan implementasi berbagai bidang dan proyek di tanah air. Menurutnya, karena ekspor menurun, maka andalan pemerintah adalah investasi. “Oleh karena itu kebijakan pemerintah yang akan kita jalankan dalam waktu dekat mendatang, untuk menjaga pertumbuhan adalah utamanya kita akan mengandalkan sisi investasi. Kemudian dengan harapan akan lebih seimbang antara ekspor dan dan impor barang dan jasa kita maka neraca perdagangan akan lebih bagus, harapan kita nilai tukar rupiah tidak terus melemah apalagi penurunannya itu secara tajam,” katanya.
Pemerintah juga akan berupaya menjaga stabilitas harga atau inflasi. Diharapkan dengan kondisi ekonomi yang sedang kurang baik, masyarakat masih bisa memiliki daya beli untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. “Kebijakan dan langkah kebijakan untuk stabilitas harga juga termasuk yang akan segera kita berlakukan secara ekstra untuk waktu jangka dekat,” katanya.
Terakhir, Presiden SBY meminta agar dunia usaha tidak melakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya sebagai respon dari kondisi ekonomi sekarang ini. Ia mengatakan pemerintah juga akan melakukan sesuatu terkait bal tersebut. “Apapun tekanan yang dialami dunia usaha dan juga pemerintah, jangan sampai melakukan PHK. Sebab bila terjadi PHK, maka akan lebih sulit bagi rakyat kita dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya,” ujarnya.
Ia mengatakan meski sudah mengetahui sector apa saja yang perlu dibidik, pemerintah masih harus merumuskan sekali lagi kebijakan dan tindakan pengelolaan ekonomi. Karena itu, paket kebijakan untuk menangani kondisi ekonomi sekarang ini baru akan diputuskan pada dua hari ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika