REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Alokasi belanja infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 mencapai Rp 208 triliun. Alokasi ini sedikit lebih besar dibandingkan belanja infrastruktur dalam APBN 2013 yakni Rp 203,9 triliun. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, "Kita ingin menunjukkan kepada investor bahwa kita melakukan upaya keras membangun infrastruktur," kata Hatta akhir pekan ini. 

Hatta menjelaskan kebijakan membangun infrastruktur yang sifatnya komersial dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.  "Kita dorong untuk tidak APBN," ujar Hatta. 

Sedangkan untuk proyek-proyek yang tidak layak secara ekonomi, akan diambil alih oleh APBN. Misalnya pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan waduk serta irigasi yang tidak masuk ke dalam minat investor. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana menambahkan terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi komitmen pemerintah untuk dimulai maupun dituntaskan pada 2014. Proyek-proyek itu diantaranya pembangunan jalur kereta api double track lintas Jawa utara, pembangunan dermaga VI pelabuhan Merak, pengembangan angkutan masal perkotaan elevated loop line KRL dan pengembangan bus rapid transit di enam kota metropolitan. Juga termasuk di dalamnya adalah pembangunan Jalan Tol Lintas Sumatra. 

Terkait pembangunan Jembatan Selat Sunda yang termasuk ke dalam Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS), Hatta mengatakan, proyek tersebut tidak ada dalam anggaran 2014. "Kita menargetkan hanya untuk membuat studi kelayakan di 2013 ini.  Kita harapkan salah satunya BUMN plus pengembang," ujar Hatta. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika