REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kalangan dunia usaha menilai setidaknya harus ada 10 pelabuhan di Pulau Jawa, agar dapat menampung dan memperlancar arus barang ekspor-impor yang selama mengalami kemacetan.
"Minimal harus ada 10 pelabuhan di Pulau Jawa. Kalau kurang dari 10 maka hanya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi seperti inflasi meningkat, nilai tukar naik," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wandandi di Kantor Menko Perekonomian Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/7).
Menurut Sofjan, perekonomian nasional sangat tergantung pada ekspor impor, terutama di Pulau Jawa yang paling besar dalam sektor manufaktur. Ia mengusulkan pembangunan pelabuhan agar juga direalisasikan di kawasan Selatan Jawa untuk menampung produksi barang-barang dari wilayah itu.
"Di Pantura (Pantai Utara Jawa) lebih banyak pelabuhan, tetapi perlu juga di Selatan karena selama ini belum ada. Kalau di Amerika Serikat setiap 100 kilometer ada pelabuhan," katanya.
Sofjan menjelaskan keterhambatan di pelabuhan merupakan faktor terbesar bagi para pengusaha yang menimbulkan inefisiensi miliaran rupiah. "Bayangkan saja, barang tidak bisa keluar berbulan-bulan, ternyata macetnya di sana (pelabuhan). Paling banyak 100 kontainer yang bongkar muat per hari, kalau ada 400 kontainer berarti butuh waktu 40 hari. Ini yang membuat macet total dan kerugiannya cukup banyak," paparnya.
Sofjan menambahkan faktor-faktor yang menyebabkan kontainer tidak bisa keluar di antaranya masalah di Bea Cukai, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sehingga barang sering tertimbun dan rusak. "Ada barang-barang yang sudah busuk, importirnya 'lari' ke luar negeri dan mau dibuang ke laut juga tidak bisa, di bakar juga tidak bisa karena harus mengeluarkan biaya. Ini jadi masalah," tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya 'permainan' di pelabuhan yang menyebabkan masalah distribusi tidak terkoordinasi. "Kalau saya lihat, itu tidak terkoordinasi karena ada 16 sampai 18 pemain utama yang maunya sendiri-sendiri, akhirnya macet," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika