REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Teguh Boediyana mengatakan koperasi sebagai wadah para peternak sapi lokal pada dasarnya bisa menjadi solusi yang baik bagi persoalan mahalnya harga daging di Indonesia.
"Mimpi kita adalah bisa swasembada daging jadi kita harus memberdayakan petani sapi lokal agar bisa meningkat produktivitasnya, dan ini bisa dilakukan dengan baik melalui wadah koperasi," kata Teguh Boediyana di Jakarta, Selasa (16/7).
Mahalnya harga daging yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, menurut Teguh, salah satunya disebabkan karena hukum pasar yang berlaku yakni permintaan yang lebih besar ketimbang persediaan yang ada. Oleh karena itu, persediaan di tingkat petani lokal harus dijaga stabil bahkan ditingkatkan agar mampu memasok kebutuhan nasional yang semakin melonjak.
"Melalui wadah koperasi hal ini lebih mudah diwujudkan karena upaya-upaya pembinaan kepada petani, perkuatan modal, hingga pendataan dan pemasaran sapi lebih mudah dikontrol," tuturnya.
Selain itu, dengan memperkuat lembaga koperasi bagi petani sapi lokal maka pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan terjadi permainan harga yang tidak sehat oleh oknum importir nakal. "Apalagi kalau produksi petani lokal kita sudah kuat menumpu kebutuhan nasional maka bukan tidak mungkin kita tidak lagi membutuhkan impor-impor dari luar negeri," ujar Teguh.
Pihaknya menekankan agar cita-cita menuju swasembada daging nasional harus tetap dipertahankan meski ada kecenderungan terjadi penurunan produksi daging lokal karena populasi sapi yang menurun di Tanah Air. Ia juga meminta seluruh pihak termasuk BUMN dalam hal ini Bulog yang belum lama ini diserahi tugas sementara untuk mengimpor daging turut serta bersinergi memberdayakan peternakan sapi lokal terutama yang diwadahi oleh lembaga koperasi.
Kementerian Pertanian mencatat pada 2013 proyeksi kebutuhan daging nasional mencapai 549 ribu ton dengan produksi lokal 469 ribu ton sehingga masih diperlukan impor daging sekitar 80 ribu ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika