REPUBLIKA.CO.ID,PURBALINGGA -– Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dilaksanakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, kenyataannya justru telah menciptakan ketergantuan.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Universitas Jendral Soedirman (UNSOED) Purwokerto, Prof Totok Agung Dwi Haryanto PhD, menyebutkan pelaksanaan PNPM perlu dilakukan evaluasi ulang dan rekonstruksi secara menyeluruh.

''Tujuan program PNPM sebenarnya baik. Yaitu, untuk memberdayakan masyarakat sehingga bisa mandiri. Namun kenyataannya selama ini, justru sebaliknya. Masyarakat penerima dana PNPM yang seharusnya menjadi lebih mandiri, justru menjadi makin tergantung,'' kata Totok, dalam Sarasehan Pelaku PNPM Mandiri dengan LPPM Unsoed di Kompleks Pameran PNPM di Gelora Goentoer Darjono, Sabtu (29/6).

Pendapat serupa juga dikemukakan, Ir Suseno MKes, akademisi Unsoed yang pernah menjabat sebagai Program Director PNPM Mandiri Wilayah Jateng–DIY selama 9 tahun. Dia menyebukan, munculnya ketergantungan masyarakat terhadap dana PNPM, karea ada kekeliruan fasilitator dalam mengkomunikasikan program ini ke masyarakat.

Dalam hal ini, fasilitator PNPM selalu menyatakan pada masyarakat bahwa mereka akan mendapat dana stimulan untuk menjalankan usaha. Bahkan stimulan kemudian sudah bisa dicairkan, ketika masyarakat baru dalam tahap merencanakan konsep mengenai usaha ekonomi yang akan dijalankan.

''Ini kekeliruan yang sangat fatal. Namun kekeliruan ini, justru terjadi hampir di seluruh Indonesia,'' jelasnya. Akibat komunikasi yang seperti ini, seringkali usaha yang kemudian dijalankan penerima PNPM, kemudian tidak membuahkan berhasil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika