REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima menduga penentuan penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tidak melibatkan pengampu kebijakan.

Menurutnya, pihak yang paling mengerti masyarakat miskin di tataran masyarakat yaitu rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW)."Subyektifitas penilaian terhadap masyarakat miskin itu diambil oleh tim apa, itu tidak jelas," ujar Aria kepada Republika di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6).  

Menurut Aria, penyaluran BLSM banyak yang tidak mencakup skala prioritas manusia lanjut usia (manula), masyarakat tidak produktif dan masyarakat cacat.  Oleh karena itu, Aria menyebut pendataan perlu dilakukan secara objektif, bukan subjektif.

 "Dan bukan pula data yang dianggap logis," kata Aria.Aria mengatakan penerima BLSM di sejumlah daerah masih belum akurat.  Terbukti dari masyarakat yang tidak seharusnya menerima BLSM, malah menerima.

 Kemudian, penduduk yang telah meninggal masih saja didata.  Pendataan semacam ini, ujar Aria, membuat kecemburan di tataran masyarakat bawah.  "Dan perlu dicatat, tak semua penerima raskin adalah penerima BLSM," kata Aria.

Ikuti Whatsapp Channel Republika