REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani menilai tidak ada yang diuntungkan dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi akhir-akhir ini.

Kalaupun eksportir diuntungkan, ungkapnya, keuntungan yang diperoleh tidak terlalu besar. 

"Sementara importir jelas tidak diuntungkan karena pasarnya menggunakan rupiah. Menaikkan harga jelas bukan solusi yang mudah di tengah tekanan pada daya beli masyarakat," papar Franky kepada Republika saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (12/6). 

Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, Rabu (12/6), nilai tukar rupiah berada di titik Rp 9.856 per dolar AS atau melemah 35 poin dibandingkan penutupan hari sebelumnya Rp 9.821 per dolar AS.  Akhir pekan lalu, tepatnya Jumat (7/6), rupiah berada di titik Rp 9.790 per dolar AS.

Menurut Franky, pelemahan rupiah terkait erat dengan sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Belum ada kepastian dan ini berdampak pada pelemahan rupiah sendiri," ujarnya.

Ia menjelaskan, walaupun pemerintah dan parlemen telah memberi sinyal harga BBM akan dinaikkan 17 Juni atau bertepatan dengan rapat paripurna DPR terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013, faktanya kenaikan belum terjadi. "Jadi, saya kira sekarang proses wait and see terjadi," katanya.

Lebih lanjut, Franky mengatakan ada kekhawatiran di level pelaku industri atau bisnis pangan terkait harga BBM dan kesiapan menjelang puasa dan lebaran. Semakin lama kenaikan harga BBM diputuskan dan diberlakukan, otomatis akan terjadi inflasi yang besar. 

Kalangan industri pada khususnya, ujar Franky, melihat sejauh mana keputusan itu dapat segera dieksekusi. Selain permasalahan kenaikan harga BBM yang terkatung-katung, terdapat sejumlah masalah dari sisi neraca perdagangan maupun neraca keuangan yang menekan rupiah. "Saya kira poin-poinnya di situ," ujarnya menegaskan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika