REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Arwani Thomafi menginginkan pemerintah dapat tuntas menyelidiki dugaan monopoli di Pelabuhan Tanjung Priok oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membidangi pelabuhan, yakni PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

"Pemerintah sebagai regulator harus mampu memastikan tidak terjadinya monopoli usaha di Tanjung Priok," kata Arwani di Jakarta, Rabu (5/6).

Menurutnya, kepastian tersebut dibutuhkan antara lain karena pemerintah berkewajiban menjaga iklim usaha yang kondusif agar perekonomian terjaga stabilitasnya. Apalagi, aksi mogok di Tanjung Priok pada Senin (3/6) dipicu oleh informasi atau isu akan dibentuknya badan usaha bidang transportasi darat oleh Pelindo I, II, III, dan IV.

"Hal ini meresahkan para pengusaha angkutan truk di Tanjung Priok," ujar Arwani.

Ia juga menegaskan kejadian mogok kerja akan sangat mengganggu iklim usaha dan perekonomian nasional yang pada akhirnya berdampak negatif bagi masyarakat.

Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II membantah bahwa rencana pembentukan anak usaha yang akan dilakukan BUMN tersebut mematikan usaha swasta yang mendukung aktivitas kepelabuhanan.

"Ekspansi yang dilakukan perusahaan tidak bertujuan mematikan usaha pendukung kegiatan kepelabuhanan," kata Direktur Utama Pelindo II Richard Jose Lino di Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika