REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunda pembukaan kantor promosi di luar negeri, atau Indonesia International Promotion Center (IIPC) di tiga negara, menyusul pemangkasan anggaran lembaga itu pada RAPBN 2013 sebesar Rp 53,015 miliar.
"Awalnya BKPM akan membuat IIPC di empat negara, yaitu India, Cina, Jerman, dan Korea Selatan. Namun yang akan dijalankan hanya Korea Selatan, tiga lainnya ditunda terkait anggaran," kata kata Chatib, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI-DPR, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu.
Pada rapat tersebut, Komisi VI DPR menyetujui pemangkasan anggaran BKPM sebesar Rp 53,015 miliar menjadi sebesar Rp 652,88 miliar. Menurut Chatib yang juga menjabat Menteri Keuangan RI tersebut, pemangkasan anggaran itu tidak terlalu mengganggu BKPM dalam menjalankan program-program yang sudah ditetapkan sebelumnya.
"Pemotongan anggaran itu mengurangi optimisme BKPM dalam mencapai target-target investasi yang pada tahun 2013 diproyeksikan mencapai Rp 390 triliun," tegas Chatib.
Meski begitu, ia mengakui dampak langsung dari pengurangan anggaran tersebut adalah menunda pembukaan IIPC karena memang belum bisa dilaksanakan. Sebelumnya sejumlah IIPC yang sudah dimiliki Indonesia berada di New York, Tokyo, Sidney, London, Singapura dan Dubai.
Sesungguhnya tambah Chatib, potensi investasi tiga negara seperti Jerman, India dan Cina masih relatif. Jerman baru aktif setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung beberapa waktu lalu ke negara itu. Demikian halnya dengan India yang realisasi investasinya belum terlalu tinggi di Indonesia.
Untuk itu BKPM memutuskan mendahulukan Korea Selatan yang dijalankan, sejalan dengan peringkat investasi negara itu yang masuk dalam tiga besar di Indonesia. "Korea Selatan menjadi prioritas kita, karena meskipun tertulis diperingkat ke-3 sebagai investor asing terbesar, namun perusahaan Korea Selatan ternyata juga banyak masuk dari Singapura yang merupakan peringkat investasi ke-2 terbesar di Indonesia," ujar Chatib.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
