Rabu 29 May 2013 09:53 WIB

DPR Setujui Kuota BBM Subsidi 48 Juta Kiloliter

BBM Bersubsidi (ilustrasi)
Foto: Republika/Wihdan
BBM Bersubsidi (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VII DPR RI menyetujui penetapan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 48 juta kiloliter dalam RAPBN-Perubahan 2013 sesuai usulan pemerintah.

"Komisi VII menerima dan menyetujui usulan Menteri ESDM yakni penambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 48 juta kiloliter dalam RAPBNP tahun anggaran 2013 dengan beberapa catatan," kata Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana dalam raker pembahasan RAPBNP di DPR, Jakarta, Rabu (29/5) dini hari.

Dia memaparkan beberapa usulan pemerintah yang disetujui dalam RAPBN-P yakni produksi minyak bumi sebesar 840 ribu barel per hari dengan produksi gas 1.240 ribu barel per hari sehingga total produksi migas sebesar 2.080 ribu barel per hari.

Selain itu, volume BBM dan bahan bakar nabati (BBN) bersubsidi disetujui sebesar 48 juta kiloliter dengan rincian premium dan bioetanol sebesar 30,77 juta kiloliter, minyak tanah 1,2 juta kiloliter, minyak solar dan biodiesel sebesar 16,03 juta kiloliter. Sementara produksi elpiji ukuran 3 kg disetujui sebesar 4,39 juta ton.

Untuk BBN, subsidi biodesel disetujui sebesar Rp3 ribu per liter, bioethanol sebesar Rp3.500 per liter, LGV sebesar Rp1.500 per liter. Sementara Komisi VII juga menyetujui alpha BBM bersubsidi dengan formula APBN yang ditambah Rp 50 per liter.

Sementara beberapa catatan dari beberapa fraksi dalam RAPBN-P 2013 antara lain PDIP dan PKS mengusulkan lifting minyak sebesar 865 ribu barel per hari. "Untuk lifting gas bumi semua menyetujui 1.240 ribu barel per hari kecuali fraksi PDIP, PKS dan PAN yang menginginkan 1.360 ribu barel per hari," katanya.

Selain itu, untuk volume BBM dan BBN bersubsidi, fraksi PDIP meminta penambahan kuota hingga 50 juta kiloliter dengan catatan adanya konversi BBM ke BBG, jaminan penyaluran ke nelayan dan infrastruktur gas harus disiapkan. "Kalau dari PKS menginginkan penambahan kuota 47 juta kiloliter," katanya.

Sementara fraksi PKB memberikan catatan agar pemerintah melakukan pengendalian volume BBM bersubsidi secara terus menerus agar tidak terjadi overkuota di akhir tahun. "Terhadap rumusan alpha BBM bersubsidi juga perlu dilakukan penyempurnaan," kata Sutan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement