Jumat 24 May 2013 19:19 WIB

AEC 2015 Bukan Ancaman, Tapi Peluang

Rep: Rr. Laeny Sulistyawati/ Red: Djibril Muhammad
Masyarakat Ekonomi ASEAN
Foto: blogspot.com
Masyarakat Ekonomi ASEAN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai masyarakat ekonomi ASEAN (AEC) 2015 dapat memperkuat ekonomi ASEAN untuk menghadapi persaingan global.

 

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menilai jika melihat tujuan pokok dari AEC seharusnya memperkuat ekonomi ASEAN untuk menghadapi persaingan global.

"Dengan memberlakukan AEC, bisa diartikan ASEAN menginginkan agar ekonomi Asia Tenggara pada suatu saat akan terintegrasi ke dalam ekonomi global," ucapnya di sela-sela acara Indonesia Banking Expo 2013 seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Jumat (24/5).

Menurut dia, seharusnya dengan AEC bisa menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang besar dan kompetitif. Oleh sebab itu, dia berharap agar dunia usaha nasional tetap optimis dan tidak menjadikannya sebagai arena persaingan antar negara anggotanya.

Dia menambahkan, jika AEC sudah diberlakukan di tahun 2015 mendatang, maka akan terjadi  bebasnya arus barang, bebasnya arus jasa, bebasnya investasi, bebasnya arus modal, dan bebasnya arus tenaga kerja yang memiliki keahlian.

"Namun terserah pada masing-masing negara untuk mendapatkan kemanfaatan dari kebebasan tersebut dan kita harapkan dunia usaha nasional terus meningkatkan daya saing," tuturnya.

Berdasarkan data Forum Ekonomi Dunia (WEF), daya saing Indonesia berada di urutan 44 dunia pada tahun 2010 kemudian menjadi peringkat 46 dunia di tahun 2011 dan tertinggal di posisi 4 kawasan Asean di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand.

Menurutnya, AEC sebagai model integrasi ekonomi kawasan berbeda dengan Komunitas Ekonomi Eropa (EEC). Integrasi model EEC, ia menambahkan, dilakukan dengan menyerahkan keputusan pada lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menangani permasalahan ekonomi Eropa.

Artinya, dengan terbentuknya lembaga Eropa tersebut kedaulatan masing-masing negara untuk memutuskan menjadi berkurang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement