REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menyatakan subsidi yang diberikan selama ini terhadap bahan bakar minyak (BBM) telah menyuburkan praktek penyelundupan BBM. Hal ini disampaikannya kepada wartawan di sela-sela gelaran Indonesia Banking Expo 2013, Jumat (24/5).
"Sudahlah, subsidi BBM ini terlalu memberatkan APBN kita. Kenapa sih kita musti memberikan, membantu para penyelundup-penyelundup itu. Iya kan?" ujar Suryo seraya bertanya kepada wartawan.
Suryo mencontohkan kasus yang melibatkan oknum kepolisian dengan rekening gendut yaitu Aiptu Labora Sitorus. "Itu rekeningnya sampai Rp 1,5 triliun. Karena apa? menyelundupkan BBM. Sudah, hapuskan sajalah subsidi BBM," kata Suryo.
Sebagai gambaran, dalam APBN 2013, belanja subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp 193,8 triliun. Akan tetapi dalam RAPBNP 2013, beban itu diproyeksikan meningkat menjadi Rp 209,9 triliun.
Selama ini, lanjut Suryo, yang menikmati subsidi BBM adalah kelompok masyarakat yang sudah selayaknya tidak menerima subsidi. Kondisi ini justru mengakibatkan rakyat kecil menderita akibat terjadinya kelangkaan di mana-mana. Akibatnya kelangkaan, maka rakyat akan membayar dengan harga yang lebih tinggi. "Bahkan lebih tinggi dibandingkan harga internasional," ujarnya.
Sejumlah kalangan memperkirakan, bobolnya konsumsi BBM dapat berpotensi mengakibatkan belanja subsidi menembus Rp 300 triliun. Suryo menilai sudah selayaknya anggaran sebesar itu dialokasikan untuk hal-hal yang memberikan manfaat dan lebih jelas. "Dari pada untuk BBM yang menguap begitu saja," tambahnya.
Suryo mencontohkan alokasi subsidi BBM dialihkan ke pemerintah provinsi dengan nominal setara Rp 5 triliun. Anggaran itu dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah. "Dengan demikian, perekonomian daerah akan bergerak lebih baik," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika