REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam mengkritisi pemotongan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang dilakukan oleh pemerintah. 

Menurut Arif, tidak ada detil penjelaskan terkait pemotongan anggaran K/L yang disampaikan kepada publik. "Apakah anggaran terkait dengan kepentingan publik? Atau karena kepentingan menutupi subsidi untuk diarahkan demi kepentingan bantuan langsung tunai?," ujar Arif kepada Republika, Kamis (16/5). 

Selain itu, kata Arif, anggaran yang dipotong adalah anggaran yang tidak sesuai tupoksi K/ L. Pertanyaan krusial dari pemotongan tersebut adalah apakah pemotongan merupakan untuk upaya peningkatan pelayanan publik? "Ini nggak jelas.  Mengingat tahun ini tahun politik, maka lebih terkesan pencitraan," kata Arif. 

Oleh karena itu, item pemotongan harus transparan sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Lebih lanjut, Arif menilai pemerintah/ kabinet lebih sibuk mengurus partai dari pada tupoksi K/ L.

"Maka pemotongan tersebut tidak memberi dampak apa-apa untuk mereka bisa bekerja serius untuk melayani rakyat," ujar Arif.

IBC mencatat sepuluh menteri terdaftar sebagai calon anggota legislatif dan empat menteri yang digadang-gadang sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Akibatnya, Arif menyebut pemotongan itu tidak akan menghilangkan kritik publik bahwa APBN berpotensi dipolitisasi demi kepentingan pemilu 2014. 

Pemerintah memotong anggaran belanja K/ L senilai Rp 24,6 triliun. Pemotongan anggaran dilakukan guna mencegah defisit yang terlalu dalam. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013 ditetapkan defisit anggaran sebesar 2,5 persen.

Besaran tersebut merupakan kombinasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemotongan belanja K/ L pemerintah dan penarikan surat utang pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika