REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan belanja modal yang bermanfaat untuk membangun infrastruktur tidak mengalami pemotongan anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2013. "Kalau sudah terikat, tentu tidak bisa dipotong. Misalkan infrastruktur, itu kita hindarkan dari pemotongan," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/5).
Hatta mengatakan pemerintah akan melakukan pemotongan belanja Kementerian dan Lembaga yang tidak mengikat, untuk menahan pelebaran defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 2,5 persen dari PDB. "Untuk belanja rutin yang tidak mengikat, akan kita tunda, yaitu membangun gedung, perjalanan dinas dan belanja barang yang tidak mengikat. Ini bisa dihemat dan akan kita lakukan," ujarnya.
Hatta mengharapkan pemotongan anggaran tersebut dapat mengantisipasi kurang optimalnya penerimaan pajak pada tahun ini, karena kondisi perekonomian global belum sepenuhnya membaik. "Penerimaan pajak tentu berkurang karena situasi eksternal mempengaruhi penerimaan perusahaan BUMN maupun swasta nasonal," katanya.
Menurut rencana, pemerintah menargetkan pemotongan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 27 triliun-Rp 30 triliun, untuk mengantisipasi kelebihan belanja dan berkurangnya pendapatan negara. Hatta mengharapkan kondisi APBN pada 2014 dapat lebih sehat dan lebih baik, sehingga defisit anggaran dapat terjaga dan pemerintah memiliki dana memadai untuk membangun sarana infrastruktur.
Untuk tahun ini, menurut dia, fokus utama pemerintah adalah mengelola belanja subsidi energi lebih tepat sasaran, agar tidak terjadi kelebihan yang terlalu besar dan APBN 2013 dapat lebih efektif pemanfaatannya. "Sebetulnya tidak ada ruang yang terlalu besar untuk kita gunakan menutup defisit (tahun ini). Kalau tahun depan, sudah ada ruang yang bisa kita gunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur," ujarnya.