REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menargetkan penyerapan belanja pemerintah hingga 50 persen pada semester I/2013 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. "Saya meminta, kalau ingin belanja proposional, di kuartal dua itu seharusnya sudah mendekati 50 persen," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/5).
Hatta mengatakan upaya tersebut tidak mudah dilakukan karena pada triwulan I realisasi belanja pemerintah baru mencapai 10 persen, dan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. "Oleh sebab itu, (penyerapan) di kuartal dua ini harus betul-betul tinggi. Yang sudah on the pipeline, sudah tender dan segala macam, saya harapkan bisa didorong untuk dipercepat," kata Hatta, yang merangkap sebagai pelaksana tugas Menteri Keuangan ini.
Hatta mengharapkan, dengan mempercepat penyerapan belanja pemerintah dan belanja modal yang ikut menyumbang sektor investasi, angka pertumbuhan ekonomi dapat lebih baik dari triwulan I/2013. "Itu bisa mendorong dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan. Inilah yang harus kita lakukan perbaikan pada kuartal dua untuk mempercepat belanja," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2013 hanya mencapai 6,02 persen secara tahunan (yoy), akibat sejumlah indikator komponen pengeluaran menunjukkan penurunan. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung konsumsi rumah tangga yang secara tahunan (yoy) tumbuh sebesar 5,17 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah 0,42 persen, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 5,9 persen, ekspor 3,39 persen dan impor minus 0,44 persen.
Berdasarkan catatan BPS, selama Januari-Maret 2013, penyerapan anggaran belanja pemerintah serta belanja modal turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dari 17,8 persen menjadi 16 persen. Sementara, pada APBN 2013, pemerintah memberikan alokasi anggaran belanja pemerintah sebesar Rp1.154,4 triliun. Sedangkan realisasi belanja pemerintah pada 2012 mencapai Rp1.001,3 triliun dari pagu APBN-Perubahan Rp1.069,5 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika