REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan masih terus mencermati tren konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebelum mengajukan revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan apabila ternyata konsumsi BBM bersubsidi berlebih, revisi terhadap kuota akan dilakukan.

"Tapi berapa angkanya masih akan didiskusikan," tutur Anny kepada wartawan seusai membuka Seminar Hasil Penelitian Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal 2012 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/4). 

Anny mengatakan revisi kuota salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan produksi mobil. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, volume produksi pada tahun ini diperkirakan lebih tinggi 200 ribu sampai 300 ribu unit kendaraan. "Itu baru dari mobil, belum dari motor dan sebagainya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan pemerintah akan meminta tambahan kuota BBM bersubsidi. Hal tersebut disebabkan konsumsi yang terus mengalami peningkatan. Penambahannya akan diupayakan untuk dimasukkan ke dalam APBN Perubahan 2013.  

Realisasi konsumsi BBM bersubsidi kerap melebihi kuota yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 2012, kuota yang ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter (KL), pada akhir tahun kuota melonjak hingga mencapai 45,2 juta KL. Pada APBN 2013, kuota BBM ditetapkan 46,01 juta KL.

Lonjakan konsumsi berujung pada meningkatnya belanja subsidi BBM. Pada APBN-P 2012, realisasi belanja subsidi mencapai Rp 211,9 triliun. Jumlah tersebut melebihi pagu belanja subsidi Rp 137,4 triliun.

Pada APBN 2013, pagu belanja subsidi ditetapkan Rp 193,8 triliun. Sampai kuartal pertama 2013, realisasinya baru menyentuh 1,8 persen atau Rp 3,5 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika