REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pesusuan Nasional (DPN) meminta pemerintah turun tangan mengatasi rendahnya harga susu segar. Peternak tidak punya pilihan selain tetap menjual produksi susu pada Industri Pengolahan Susu (IPS). Kondisi ini menyebabkan industri peternakan sapi perah terpuruk.
"Ibaratnya hidup segan mati tak mau. Kami tidak berdaya," ujar Ketua Umum DPN, Teguh Boediyana dalam siaran pers yang diterima ROL, Rabu (24/4).
Pemerintah diminta segera menerapkan Program Susu untuk Anak Sekolah berbasis susu segar. Harapannya peternak mendapatkan harga yang lebih bagus dibandingkan menjual ke IPS.
Sejak lama peternak sapi perah tidak punya kemampuan menetapkan harga tawar susu. Padahal selama ini menurutnya peternak sapi perah cukup mandiri dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah pun selama ini dinilai kurang kooperatif dalam menanggapi keluhan peternak sapi perah.
Beberapa fenomena lain yang perlu dijadikan perhatian pemerintah antara lain lahan hijauan pakan, kualitas bibit sapi dan payung hukum untuk melindungi peternak sapi perah. Saat ini kualitas bibit sapi tengah menurun. Bahan baku pakan ternak pun sulit dan harganya mahal.
Sederet permasalahan ini membuat peternakan sapi nasional sulit berkembang. "Dapat dimaklumi bahwa lebih dari satu dekade produksi susu segar stagnan," ujar Teguh.
Peternak sapi perah berharap pemerintah segera menjembatani mediasi dengan pihak IPS. Hal ini diperlukan untuk menetapkan harga susu segar pada Total Solid 12 persen, yaitu Rp 5.500 per liter. Harga ini ideal dibandingkan harga bahan baku susu impor yang harganya mencapai sekitar Rp 6 ribu per liter.
Pemerintah diharapkan juga memenuhi ketersediaan bibit sapi perah yang berkualitas. Dibutuhkan kualitas bibit baru yang kemurniannya terjaga. Pasalnya, tingginya harga daging mendorong peternak juga memotong sapi perah karena dihargai mahal.
DPN terdiri dari elemen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI), Gapoktan, dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
