REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah ternyata belum membayar utang pembelian BBM bersubsidi ke Pertamina. Bahkan, piutang pemerintah ke BUMN itu mencapai triliunan rupiah.
Hal ini diakui Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Ali Mundakir saat dihubungi ROL, Selasa (23/4). "Kalau hingga 31 Desember, maka nilainya mencapai Rp 31,352 triliun," ujarnya.
Piutang ini terdiri dari subsidi BBM dan penyaluran BBM untuk TNI/Polri. Ada pula konversi minyak tanah ke gas elpiji tabung 3 kilogram.
Untuk subsidi BBM saja misalnya pemerintah masih berhutang sebesar Rp 22,314 triliun. Ini akumulasi dari 2010 hingga 2012.
Untuk penyaluran BBM ke TNI/ Polri utang pemerintah ke Pertamina mencapai Rp 6,356 triliun. Sedangkan untuk konversi minyak tanah ke LPG 3 kg, sejak 2008 hingga kini, total utang pemerintah mencapai Rp 2,680 triliun.
Pertamina mengakui piutang ini memang mempengaruhi cas flow perusahaan. "Namun karena memang belum masuk ke dalam APBN, piutang itu memang belum dibayar," jelasnya.
Hal ini juga diakui Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Usaha Industri Strategis, Dwiyanti Cahyaningsih. Menurutnya hutang tersebut memang terus menumpuk setiap tahun.
"Itu akumulasi," tegasnya. Selaku pemegang saham, ujarnya, Kementrian BUMN telah berupaya agar utang ini segera dilunasi.
Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengaku pemerintah segera membayar hutang tersebut. "Suratnya sudah dikeluarkan," katanya.
Lambannya pembayaran utang ini karena harus menunggu surat Menteri ESDM. "Mereka (Pertamina) baru bisa dibayar kalau Menteri ESDM sudah keluarkan Keputusan Menteri tentang alfa," jelasnya.
Berdasarkan data Republika, pemerintah sebenarnya juga belum membayar subsidi BBM Pertamina dari Januari hingga Maret 2013 ini. Dengan akumulasi konsumsi premium dan solar mencapai 10,74 juta kiloliter (KL) di triwulan pertama ini, maka dana yang dikeluarkan Pertamina untuk membeli BBM mencapai Rp 105 miliar.
Angka ini didapat dengan menjumlahkan total kuota dikali asumsi nilai tukar rupiah Rp 9.800 per satu dolar AS. Sehingga total hutang pemerintah ke perusahaan itu sebenarnya mencapai Rp 32 triliun lebih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
