REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah mengaku akan menggelontorkan dana hingga Rp 17 miliar untuk tahap awal pembangunan kilang APBN.
Dirjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Edy Hermantoro menegaskan dana itu akan digunakan seluruhanya untuk studi kelayakan (fusibility study/FS) kilang yang rencananya dibangun 2019 itu. "Dana FS berasal dari APBN," katanya Ahad (21/9).
Ia menuturkan dana cukup besar karena bakal digunakan untuk kajian lokasi kilang, kajian produk kilang, kajian keekonomian kilang hingga teknologi kilang yang akan digunakan.
Untuk penetapan lokasi saja, tim harus melihat dari berbagai sisi. Seperti struktur tanah tempat kilang akan berdiri, sumber minyak yang akan menyuplai kilang hingga pasar yang akan di bidik. "Ini juga termasuk luas lahan, ada tidak yang mampu menyiapkan lahan hingga 600 ribu hektare," katanya.
Terkait produk yang dibuat, ia menuturkan pemerintah juga harus mengkaji kemungkinan produk selain bahan bakar akibat keuntungan yang minim.
Dengan beragam produk, otomatis kilang akan memiliki nilai keekonomian tinggi. Alhasil pemerintah bisa membuka kemungkinan investor untuk masuk dalam proyek ini bersama Pertamina. "FS ini sudah mulai dilelangkan Pertamina dan diharapkan segera akan ada pengumumannya akhir tahun," katanya.
Ia menuturkan sudah mengajak tim dari Irak untuk turut membantu FS kilang. Setelah FS dilakukan pemerintah pun akan memulai proses design engineering. Ia menuturkan proses ini kemungkinan memakan dana Rp 250 miliar.
Dengan pembangunan kilang APBN ini, pemerintah berharap bisa menekan impor BBM yang selama ini dilakukan akibat minimnya kilang dalam negeri. Sebelumnya RI mencatat neraca keuangan negatif akibat impor BBM.
Sebelumnya, selain kilang APBN, Pertamina juga menuturkan bakal membuat kilang bersama Kuwait Aramco di Bontang Kalimantan Timur dan Saudi Aramco di Jawa Timur. Namun menurut Edy hingga kini baru kilang Pertamina dan Kuwait saja yang sudah berjalan pembahasannya. "Kita masih tunggu dari insentif dari Kementerian Keuangan," katanya.
Dari 20 insentif yang diajukan, baru pembebasan Pajak Penghasilan (Pph), bea masuk, dan tax holiday yang disetujui. Sementara itu, insentif yang ditolak di antaranya yaitu free import duty.
"Tapi ini sangat berat. Masahnya kita harus hitung lagi, misal investasinya x billion, lalu berapa rate of return yang bisa kembali ke kita," katanya menjelaskan.
Saat ini RI hanya memiliki enam kilang yang memproduksi minyak 1 juta bph. Kilang Cilacap berkapasitas 348 ribu bph, Balikpapan 260 ribu bph, Dumai 170 ribu bph, Balongan 125 ribu bph, Plaju 118 ribu bph, dan Kasim 10 ribu bph.
BBM yang dihasilkan 41 juta kiloliter (kl). Dengan premium 12 juta kl, solar 18,3 juta kl, kerosene tujuh juta kl, dan avtur 3,3 juta kl.
Padahal, kebutuhan nasional BBM nasional saat ini mencapai 56 juta kl per tahun dengan peningkatan laju konsumsi rata-rata empat persen per tahun. Melaui proyek ini, Pertamina akan mampu menambah produksi BBM menjadi 66,7 juta kl per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
