REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memandang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dapat menambah tekanan dunia usaha industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua umum API Ade Sudrajat mengatakan, isu kenaikan BBM, membuat industri pengangkutan, baik angkutan logis, batu bara, maupun furnitur DKI Jakarta tidak mendapatkan solar.
“Mereka justru diarahkan untuk mendapatkan solar non-subsidi,” ujarnya saat pembukaan Munas API ke-13 di Jakarta, Kamis (18/4). Dia memberikan contoh nyata bahwa pada tahun 2004 lalu. Saat itu harga BBM sempat mengalami kenaikan.
Ade menjelaskan, harga unit ekspor tekstil Indonesia rata-rata 7 dolar AS per kilogram. Kemudian, tuturnya, karena harga bahan baku dan segala macam (harga-harga) yang naik maka membuat harga unit ekspor menjadi 4 dolar AS. “Jadi (kenaikan harga-harga) itu nyata bahwa harga jual turun, tapi ongkos-ongkos naik,” ucapnya.
Dia memandang wacana kenaikan BBM termasuk untuk dunia usaha seharusnya bisa dipilah, dan tidak menjadi beban pengusaha yang melaksanakan program pro job, dan memiliki karyawan kurang dari 2 ribu orang. “Kalau karyawan (usaha tekstil) hanya 200 orang maka ini menjadi beban, karena harus menanggung biaya besar,” tuturnya.
Padahal, lanjutnya, perusahaan memiliki kebijakan program yang sama dengan pemerintah yaitu pro job yang juga mempekerjakan tenaga kerja. “Intinya, misi antara dunia usaha dengan pemerintah harus sama,” tegasnya.
Dia menambahkan, aturan BBM harus jelas dan transparan. Selain itu, tambahnya, aturan itu diputuskan pemerintah. “Kalaupun ada pengurangan subsidi BBM harus ditujukan untuk semua pihak,” ujarnya.
Menurut Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat pemberian subsidi BBM secara terus menerus untuk dunia usaha tidak tepat. “Yang tepat adalah eksistensi (dunia usaha) ditingkatkan,” ucapnya saat ditemui di tempat yang sama.
Dia menuturkan, harga BBM di Indonesia masih lebih murah dibandingkan negara-negara tetangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
