REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan terjadinya peningkatan peran perbankan di sektor hulu migas sepanjang triwulan pertama 2013. Kendati deimikian, kalangan perbankan di dalam negeri mengakui dukungan perbankan nasional terhadap sektor hulu migas masih minim dan terbatas.
Managing Director Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca N Mook mengakui peran bank nasional di hulu migas masih terbatas. Namun dengan beberapa aturan seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) Devisa Hasil Ekspor (DHE) nomor 14 tahun 2012, peran perbankan di hulu migas bisa meningkat.
Masuknya dana dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas ke bank nasional, menstimulus transaksi perbankan. "Kami siap lakukan hal yang bisa dilakukan dengan kewajiban DHE itu dan kita buat rinciannya dng laporan," katanya di Jakarta, Kamis (18/4).
Ini juga, tegasnya, bisa meningkatkan pembiayaan kepada hulu migas termasuk dalam mata uang asing seperti dolar AS. "Pembiayaan dolar AS masih kecil. Kalau semua floating di sini, mungkin kita akan memiliki kemampuan lebih," jelasnya.
Senada juga diungkapkan Wakil Direktur Utaram BNI Felia Salim. Ia menuturkan, dukungan perbankan ke sektor hulu baru sekitar Rp 47 triliun. Jumlah tersebut, menurutnya, terbilang minim.
"Ini akan menjadi salah satu fokus yang akan digarap perbankan," katanya. Menurutnya ini akan bersinergi dengan beberapa transaksi lain dari cash management, bank agent trust service, dan employee benefit.
Sementara itu data Reforminer Institute menyebutkan, selama 2011 lalu misalnya, kredit perbankan yang disalurkan ke migas hanya sekitar Rp 60,71 triliun atau 2,75 persen terhadap total kredit perbankan di 2011 yang mencapai Rp 2.210 triliun. Risiko investasi menjadi penyebab keengaan bank masuk ke bisnis migas. Data usaha hulu minim juga menjadi penyebab lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
