REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Importir mengakui terdapat celah dalam pelaksanaan importasi daging sapi. Adanya importir yang menyalahi praktek perizinan dan penyelundupan cukup menjadi bukti. "Artinya, pengawasan di Kementan memang lemah," ujar Ketua Komite Daging Sapi (KDS) Jakarta Raya, Sarman Simanjorang, Jumat (12/4).
Pemerintah diminta mengetatkan pengawasan terhadap pelaksanaan importasi. Audit BPK baru-baru ini menyebutkan beberapa importir terbukti melakukan pelanggaran. Sebanyak 21 importir diindikasikan mengimpor daging dan jeroan sapi tanpa melalui melalui prosedur karantina.
Sarman meminta agar pelaku pelanggaran ditertibkan. Instansi terkait seharusnya mempunyai rekam jejak para importir sebelum memberikan rekomendasi. Hal ini berlaku pula untuk Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian. Apalagi penentuan kuota ditentukan dalam rapat koordinasi.
Selain tindak lanjut audit, Sarman mengingatkan agar pemerintah menyiapkan pasokan daging jelang Lebaran yang akan berlangsung tiga bulan lagi. Setiap tahunnya, rerata kebutuhan daging saat Lebaran mencapai 15 ribu ton. Dalam keadaan normal sekalipun, harga daging di momen tersebut cukup tinggi. Tahun lalu harga daging ketika lebaran disebutkan Rp 120 ribu per kg. "Bisa jadi nanti tembus 150 ribu per kg kalau tidak diantisipasi," katanya.
Pemerintah sebelumnya menyoroti realisasi impor daging yang dikatakan rendah. Anggapan ini dinilai Sarman keliru. Dengan kuota yang terbatas, merupakan kewajaran jika importir melakukan pengaturan realisasi impor. "Kalau langsung direalisasikan sekaligus, bagaimana dengan 8 bulan mendatang? Kuota itu kan berlaku untuk satu tahun," ujarnya.
Ia berkeras pemerintah perlu menambahkan kuota impor. Cara ini menurut dia menghasilkan dua hal, penurunan harga dan kestabilan pasokan daging. Saat ini yang terjadi yaitu belantik dan pedagang lokal menahan sapi milik mereka karena harga sedang tinggi. Harga bobot sapi hidup di tingkat pedagang mencapai Rp 35 ribu hingga Rp 45 ribu per kg. Sebelumnya bobot sapi hidup dihargai Rp 25 ribu per kg.
Ikuti Whatsapp Channel Republika