REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan tiga hal kepada pemerintah agar pertumbuhan ekonomi makin maksimal, terutama di tahun politik ini.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Apindo Sofjan Wanandi meminta pemerintah bisa memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam berusaha di Indonesia.

"Kita inginkan bagaimana di tahun politik ini kita menghadapi masalah kestabilan politik dalam invetasi," ujar Sofjan, saat membuka musyawarah nasional (munas) ke IX, Senin (8/4).

Ia menekankan momentum pertumbuahan ekonomi yang baik jangan sampai dilepaskan di tahun politik. Ia meminta pemerintah bisa memberikan jaminan keamanan dalam menghadapi pemilu, terutama menjaga kestabilan politik dan keamanana di daerah.

Selanjutnya, Apindo meminta pemerintah bisa mempertimbangkan untuk mengurangu subsidi. Menurut Sofjan, kepercayaan investasi dari luar negeri bisa terganggu karena masalah makro. Dalam hal ini, subdisi yang terlalu besar menurut dia sudah dalam level mengganggu APBN.

Hal ini, kata dia cukup menyebabkan pajak berkurang, menyebabkan defisit perdagangan, tekanan devisa, dan mengganggu kurs mata uang.

"Kenaikan BBM menaikan cost kita, tapi demi kepentingan nasional, itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan mengatasi kemiskinan. Ini sudah mengganggu makro ekonomi kita," ujar dia.

Poin ketiga, Apindo menekankan pemerintah bisa menciptakan hubungan industrial yang baik. Ia mengatakan, kalangan pengusaha membutuhkan kebijakan yang tepat agar situasi usaha antara pengusaha dan pekerja bisa harmonis. Setahun terakhir, hubungan industrial pengusaha dan pekerja mengalami ketegangan. Apindo bahkan keluar dari forum Tripartid untuk pembahasan upah minimum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika